Tenaga Kerja Asing di Indonesia Akan Dibatasi, Tegas Sri Mulyani

0
32
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, Nawacita – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, bakal membatasi tenaga kerja asing hanya untuk profesi yang membutuhkan keahlian (skilled job). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI saat membalas pandangan fraksi terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2020.

Menurutnya pembatasan tenaga kerja asing skilled job tersebut harus dibarengi dengan penyerapan teknologi melalui proses produksi dan pengetahuan yang dibawa oleh penanam modal asing. “Penyerapan teknologi melalui proses produksi dan pengetahuan yang dibawa oleh penanaman modal asing (PMA), sejalan dengan pandangan F-GERINDRA untuk membatasi tenaga kerja asing hanya untuk profesi yang membutuhkan keahlian (skilled jobs),” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Menkeu Terbaik Se-Asia Pasifik 3 Tahun Berturut-turut

Lebih lanjut terang dia, Indonesia memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar. Namun, besarnya potensi tenaga kerja yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia muda tersebut masih perlu untuk diasah.

“Pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter untuk mewujudkan harapan ini,” jelasnya.

Dia mengatakan Pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan sangat diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing.

Baca Juga: Kemenkeu Belum Siapkan Anggaran Untuk Pemindahan Ibu Kota

“Indonesia memiliki jumlah penduduk usia muda yang besar, namun memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan untuk mendorong penguatan produktivitas,” jelasnya.

Ditekankan olehnya Infrastruktur penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Pembangunan infrastruktur secara masif telah dilakukan dan akan terus dilakukan karena Indonesia masih tertinggal dalam ketersediaan dan efisiensi infrastruktur dan logistik,” tandasnya.

sdnws.

LEAVE A REPLY