Sampaikan Daftar Tim Kuasa Hukum Sebagai Pihak Terkait di MK, TKN Jokowi – Ma’ruf Siap Hadapi Semua Proses Hukum Dengan Fair

0
91
Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin.
Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin.

Nawacita – Tim Kampanye Nasional bertandang ke Kantor Mahkamah Konstitusi Selasa, 11 Juni 2019 untuk mendaftarkan Tim Kuasa Hukum dalam proses Sengketa Hasil Pemilu Presiden 2019. Datang pukul 14.33 WIB, TKN diwakili oleh Ade Irfan Pulungan, Christina Aryani, Juri Ardiantoro, dan sebagian Tim Hukum yang terdiri dari Advokat professional. Kedatangan Tim Hukum TKN diterima oleh tim kepaniteraan MK dan dilanjutkan dengan proses administrasi.

Direktur Hukum & Advokasi TKN yang juga Wakil Ketua Tim Hukum TKN di MK Ade Irfan Pulungan menyampaikan bahwa kedatangan mereka disambut dengan baik oleh MK. Irfan menyebut juga bahwa Tim Hukum TKN telah resmi mendapat Akta dengan nomer registrasi 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dari Panitera MK. Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait (APKPT) tersebut adalah dasar bagi Tim Hukum TKN untuk menjadi pihak terkait jika dibutuhkan dalam proses persidangan yang akan dilalui kedepan.

“Bersamaan dengan diterimanya APKPT dari Panitera Mahkamah Konstitusi tsb, kami menyatakan siap untuk menghadapi setiap proses yang akan berlangsung, dan kami siap memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk mementahkan dalil-dalil dari pemohon” ujar Irfan Pulungan di Cemara Media Center Selasa (11 Juni 2019).

Irfan juga menambahkan, bahwa materi yang disiapkan dari Tim Hukum TKN dipastikan ilmiah dan riil, dan sangat kuat untuk mematahkan tuduhan yang selama ini beredar luas dari pemohon. Hanya saja detail materi yang dipersiapkan tersebut tidak bisa dibuka pada saat ini mengingat itu adalah materi yang disiapkan untuk dibawa saat dibutuhkan di persidangan.

“Tidak elok kami buka hari ini. Namun kami pastikan semuanya sih kuat dan legitimate untuk dibawa ke persidangan.”

Dengan sidang yang akan digelar dalam beberapa hari kedepan, Tim Hukum TKN menyatakan telah siap namun tetap tenang menghadapi kondisi terkini. Setiap proses hukum kedepan adalah pembelajaran demokrasi bagi seluruh rakyat. Mari bersama-sama mengawal proses kontitusional ini tanpa meninggalkan sikap dasar demokrasi, yaitu fairness dan kesetaraan. (Moh. Ainul Yaqin)

LEAVE A REPLY