Anwar Usman Siap Hadapi Sidang Perdana Sengketa Pemilu

0
38
Ketua MK Anwar Usman.
Ketua MK Anwar Usman.

JAKARTA Nawacita — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengimbau semua pihak untuk bersiap menghadapi sidang perdana perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres pada 14 Juni mendatang. Anwar berharap semangat Idulfitri bisa memberi dampak positif untuk mengawali penanganan sengketa pemilu di MK.

“Apa yang kita alami sekarang, kita berusaha, yang penting kita istiqomah. Oleh karena itu, karena banyak rintangan yang kita hadapi selama sebulan penuh, maupun ke depan, terlebih lebih lagi menjelang 14 Juni, mari kita mempersiapkan diri, ” ujar Anwar saat memberikan pembukaan dalam halalbihalal bersama awak media di Gedung MK,  Medan Merdeka Barat, Senin (10/6).

Baca juga : Persiapan Sidang MK, KPU Pusat Rapat dengan KPU Provinsi

Selama sebulan penuh, ia mengatakan, umat Islam sudah berusaha menahan lapar,  haus dan hawa nafsu. Termasuk, kata Anwar, nafsu untuk menyampaikan ujaran negatif.

“Tapi kita semua mampu melewati segala konflik dengan mengalahkan semua hawa nafsu, termasuk, yang kita tahu akhir akhir ini media sosial luar biasa menghantam MK secara keseluruhan, termasuk saya terutama. Cara bersalaman pun dihantam, dikritisi secara luar biasa. Sesuai dengan semangat Idulfitri, mari kita kembali kepada fitri,” paparnya.

Anwar lantas mengutip kisah Imam Besar Abu Khilafah tentang tanggungjawab yang besar sebagai hakim. Sang Imam diminta untuk menjadi hakim, dibujuk, dirayu, tetapi tetap tidak mau memenuhi permintaan itu.

“Sampai beliau dipenjara. Setelah keluar, dibujuk lagi supaya mau menjadi hakim, tetap tidak mau, dihukum penjara lagi, sampai beliau meninggal dalam penjara. Luar biasa. Itulah beratnya beban seoraang hakim,” tegas Anwar.

Baca juga : KPU Siapkan 60 Pengacara Hadapi Gugatan Pemilu di MK

Pada 14 Juni MK akan menggelar sidang perdana PHPU pilpres. Agenda pada sidang perdana adalah pemeriksaan pendahuluan yang akan memperdengarkan permohonan pemohon.

Perkara PHPU pilpres Pemilu 2019 diajukan oleh Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno, yang diketuai oleh Bambang Widjojanto. Perkara tersebut diajukan pada 24 Mei 2019 lalu.

rp

LEAVE A REPLY