Sri Mulyani Diminta Bidik Pajak dari Youtuber Seperti Atta Halilintar

0
90
Atta Halilintar
Atta Halilintar

Jakarta Nawacita — Pemerintah dinilai belum maksimal menggali potensi pajak di sektor informal, seperti YouTuber dan Selebgram. Padahal, pendapatan dari sejumlah YouTuber dan Selebgram di Indonesia bisa mencapai miliaran rupiah per bulan.

YouTuber yang memiliki subscriber hingga 13 juta, Atta Halilintar, bahkan memiliki pendapatan hingga USD 31.700-507.800 per bulan atau sekitar Rp 7,2 miliar (kurs Rp 14.200). Melansir statistik Socialblade.com, pendapatan Atta dari YouTube selama satu tahun sekitar USD 380.000-6,1 juta atau mencapai Rp 86,6 miliar.

Ria Ricis yang memiliki 11,7 juta subscriber juga diperkirakan memiliki pendapatan yang fantastis. Melebihi Atta Halilintar, selama sebulan Ricis bisa mengantongi USD 33.500-536.800 atau mencapai Rp 7,6 miliar dari YouTube. Bahkan selama setahun pendapatannya mencapai USD 402.600-6,4 juta atau mencapai Rp 90,8 miliar.

Namun, pemerintah belum memiliki aturan khusus untuk memungut pajak dari para YouTuber maupun Selebgram. Saat ini, para pencipta konten tersebut masih dikenakan pajak seperti wajib pajak orang pribadi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu melalui akun Twitter Kemenkeu mengatakan, YouTuber dan Selebgram yang mendapat penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yakni di atas Rp 54 juta setahun, wajib membayar pajak.

“Para Selebgram dan YouTuber itu kan mereka melakukan inovasi kreatif. Kalau pendapatan mereka di bawah Rp 54 juta itu tidak masuk dalam pendapatan kena pajak. Tapi, kalau sampai sangat terkenal dan pendapatannya sampai setengah miliar, itu baru kena pajak,” kata Sri Mulyani.

Adapun pajak yang dikenakan YouTuber dan Selebgram masih sama dengan wajib pajak orang pribadi, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif progresif. Berdasarkan Pasal 17 ayat 1, UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, wajib pajak yang memiliki penghasilan (netto) sampai dengan Rp 50 juta setahun dikenakan tarif PPh sebesar 5 persen, penghasilan Rp 50 juta sampai Rp 250 juta dikenakan tarif 15 persen, Rp 250 juta sampai Rp 500 juta dikenakan tarif 25 persen, serta penghasilan di atas Rp 500 juta dalam setahun dikenakan tarif 30 persen.

Selain membayar PPh, para YouTuber dan Selebgram juga memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahun.

“Sehingga, pajak yang ditarik masih berdasarkan ketentuan PPh pada umumnya, sama seperti wajib pajak lain. Ini artinya, Selebgram dan YouTuber juga harus melaporkan SPT tiap tahun,” tegasnya.

YouTuber dan Selebgram Setor Rp 2,7 Miliar di 2017

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menyebutkan, YouTuber dan Selebgram telah membayar kewajiban pajak. Adapun pelaporan pajaknya dilakukan secara pribadi (self assesment).

“Kalau ada yang bilang Selebgram dan Youtuber enggak bayar pajak ya salah. Kami ada kok datanya,” kata Hestu.

Berdasarkan data terakhir Ditjen Pajak, selama 2017 hanya 51 YouTuber dan Selebgram yang sudah membayar pajak, nilainya mencapai Rp 2,7 miliar. Sementara untuk 2018, pihaknya masih melakukan perhitungan dari penyampaian SPT yang akan berakhir pada akhir Maret ini.

“Itu di 2017, sudah 51 Selebgram dan YouTuber, nilainya Rp 2,7 miliar,” kata dia.

Hestu menuturkan, para Selebgram dan YouTuber tersebut membayar pajak dengan penuh kesadaran dan tak diburu oleh Ditjen Pajak. Hingga saat ini, pihaknya pun terus melakukan pembinaan agar kesadaran pajaknya semakin meningkat.

“Artinya kita melakukan pembinaan dan mereka mulai tumbuh kesadaran pajaknya,” tambahnya.

Pajak YouTuber dan Selebgram Belum Maksimal

Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, sektor informal seperti YouTuber dan Selebgram memiliki potensi yang tak kalah besarnya dengan sektor lain.

Dia pun mencontohkan salah satu YouTuber, Atta Halilintar, yang pendapatannya bisa melebihi Rp 1 miliar per bulan.

“Contohnya Youtuber Atta Halilintar itu pendapatannya bisa Rp 1 miliar per bulan. Jadi jangan yang formal saja (dikenakan pajak), informal pun harus patuh bayar pajak,” ujar Aviliani.

Aviliani melanjutkan, penerimaan pajak yang belum maksimal tersebut karena pemerintah masih mengandalkan komoditas untuk mendongkrak pajak. Akibatnya, ketika harga komoditas anjlok seperti saat ini, realisasi penerimaan pajak juga melambat.

“Jadi ke depan bagaimana ketergantungan kita terhadap komoditas harus dikurangi,” jelasnya.

Realisasi penerimaan pajak migas dan nonmigas hingga akhir Februari 2019 mencapai Rp 160,85 triliun, tumbuh 4,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal di periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan pajak tumbuh 11,2 persen.

Tak hanya itu, harga komoditas global yang anjlok juga berdampak pada penerimaan negara, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pertumbuhan PNBP bahkan melambat dan hanya bertengger di kisaran 1 persen.

Realisasi PNBP hingga akhir bulan lalu mencapai Rp 39,9 triliun atau tumbuh 1,29 persen dibandingkan akhir Februari 2018. Adapun periode yang sama tahun lalu pertumbuhan PNBP mencapai 33,9 persen.

Perlambatan realisasi PNBP tersebut disebabkan oleh penerimaan SDA migas yang hanya Rp 15,9 triliun atau turun 1,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 16,1 triliun.

kmrn

LEAVE A REPLY