Kontroversi Keluarga Ridwan Kamil di TAP Jabar

0
46
Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil.

Bandung,Nawacita – Gubernur Jabar Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) melalui keputusan gubernur pada November 2018. Dalam tim yang dipimpin Rektor Unpad Tri Hanggono itu ada beberapa nama eks timses, adik kandung serta sepupu Ridwan Kamil.

Total ada 19 orang yang masuk tim tersebut. Pembentukan TAPdiatur berdasarkan Kepgub Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018.

Anggota TAP merupakan para pakar dengan latar belakang berbeda termasuk eks timses saat bertarung di Pilgub Jabar 2018. Sebagian besar eks timses mengisi posisi Dewan Eksekutif TAP Jabar.

Ada nama Arfi Rafnialdi yang diberi mandat menjadi Ketua Harian TAP Jabar. Saat masa kampanye Pilgub lampau, Arfi dipercaya pasangan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye.

Selain itu, ada juga nama Sri Pujiyanti yang menjadi Wakil Sekretaris dan Lia Endiani dipercaya Ketua Tim Media Tim Kampanye. Keduanya kini berada dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.

“Ada eks timses (tim sukses), jangan terlalu apriori. Timses itu kan yang dipercaya oleh saya. Selama baik, tidak melanggar aturan, eksploitasi kedekatan saya kira wajar-wajar saja,” kata Emil sapaan Ridwan Kamil beberapa waktu lalu.

Tidak hanya ada eks timses, TAP Jabar juga dihuni beberapa keluarga besar Emil. Misalnya sang adik Elpi Nazmuzzaman. Selain adik, ada juga sepupu Emil, Wildan Nurul Padjar dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.

Anggota TAP lainnya yang menjadi sorotan adalah masuknya eks komisioner KPU Jabar Ferdhiman Putera Bariguna sebagai dewan eksekutif.

Keberadaan eks timses maupun adik kandung di dalam TAP, tak dipersoalkan parpol koalisi. Ketua Fraksi NasDem DPRD Jabar Eryani Sulam menilai positif pembentukan TAP oleh Ridwan Kamil.

“Jangan bicara sepicik itu, dari kalangan pendukung beliau profesional banyak. Orang-orang punya kemampuan banyak. Akselerasi pembangunan itu dari berbagai sektor. Timnya (termasuk adik kandungnya) punya kompetensi memadai kenapa tidak, apa yang salah?” ujarnya.

Sementara Anggota Fraksi Demokrat Didin Didin Supriadin menyatakan sejak awal tak setuju dengan adanya TAP. Pasalnya dari sisi regulasi dia tidak melihat ada kekuatan yang jelas.

“TAP tidak ada payung hukumnya, di UU 23 tentang pemerintah daerah dan PP 18 tentang perangkat daerah tidak mengatur tim-tim seperti itu. Tim itu bukan unsur birokrasi, kebanyakan mengakomodir tim sukses,” katanya.

Terlebih keberadaan adik kandung dan sepupu gubernur di TAP, dinilainya sudah keluar dari semangat reformasi birokrasi. “Itu sudah keluar dari semangat reformasi birokrasi, bagian dari nepotisme,” tandasnya.

 

dtk

LEAVE A REPLY