KPK Tantang Parpol Buka-Bukaan Soal Anggaran Operasional

0
91
Febri Diansyah.
Febri Diansyah.

Jakarta, Nawacita – Komisi Pemberantasan Korupsi punya harapan besar memperbaiki sistem pendaaan partai politik (parpol). Komisi antirasuah itu berencana menekan aspek akuntabilitas dan keterbukaan sebagai syarat peningkatan dana parpol. KPK pun meminta semua Parpol jujur soal anggaran operasional yang sebenarnya.

Aspek-aspek itulah yang akan dibahas dalm diskusi mendalam bersama bendahara parpol Selasa (12/3/2019) dan Kamis (14/3/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bahwa aspek akuntabilitas penting ditekankan sebagai dasar untuk meningkatkan pendanaan parpol yang menjadi wacana belakangan ini. Sebab bagaimanapun, dana itu nanti berasal dari APBN dan APBD alias uang Rakyat.

“Pengelolaan keuangan negara hingga implementasi akuntabilitasnya (penggunaan dana parpol) sangat dibutuhkan,” jelas Febri, Sabtu (9/3/2019).

Menurutnya, isu peningkatan dana parpol perlu kembali diangkat KPK tahun ini. KPK merekomendasikan agar negara memberikan kontribusi sebesar 50 persen dari biaya operasional pendanaan parpol. Jumlah itu naik drastis bila dibandingkan dengan sekarang yang hanya 13 persen. Perinciannya, sesuai Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018, besaran dana parpol Rp 1000 per suara untuk tingkat pusat.

Febri menjelaskan berdasarkan pertemuan dengan stake holder beberapa waktu lalu, peningkatan dana parpol salah satu solusi yang diyakini dapat mengatasi mahalnya “mahar” politik kepala daerah atau anggota DPR.

Febri pun mengingatkan para bendahara parpol atau yang mewakili untuk membawa data yang jujur dan riil terkait kebutuhan operasional parpol selama ini. “Dari data itulah nanti menjadi salah satu dasar penghitungan skema bantuan keuangan engara kepada parpol yang ideal,” pungkasnya. jawapos

LEAVE A REPLY