Komisi III DPRD Bali Sayangkan Bandara Buleleng Hanya Kelas LCC

0
164
Ketua Komisi III DPRD Bali.
Ketua Komisi III DPRD Bali.

DENPASAR,NawacitaRencana pembangunan Bandara di Bali Utara disebut-sebut sebagai bandara internasional. Namun kenyataannya setelah Komisi III DPRD Bali melakukan konsultasi ke Kementerian Perhubungan, ternyata hanya akan menjadi bandara Low Class Carrier (LCC).

Secara tegas Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Semadi menyebutkan bandara di Buleleng hanya menjadi bandara kelas LCC dan bukan internasional seperti digembar gemborkan Gubernur Wayan Koster.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba di Denpasar, Senin (11/2/2019). Mendengar apa yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi, politisi Demokrat asal Jembrana ini sangat menyayangkan. Pasalnya, sehingga pesawat yang mendarat hanya kelas pesawat kecil dan di atas bandara perintis yang ada saat ini di Buleleng.

Nengah Tamba menjelaskan, konsep awal pembangunan bandara baru di Buleleng untuk pemerataan pembangunan antara Bali selatan dan Bali utara. Terhadap niat yang baik ini, pihaknya sangat mendukung pembangunan Bandara di kawasan Bali Utara. Hanya saja, pihaknya sangat menyayangkan jika bandara yang rencananya akan dibangun di Kubutambahan tersebut untuk pesawat-pesawat kecil.

“LCC itu pesawat yang murah. Mungkin saja nanti pesawatnya yang baling-baling (perintis) itu. Kalau begitu yang dirancang, untuk apa?. Tidak ada gunanya dan itu tidak akan membawa dampak positif terhadap pemerataan pembangunan seperti yang diharapkan,”ujarnya.

Saat konsultasi ke Menteri Perhubungan Budi Karya Semadi sudah sangat jelas menyebutkan bahwa Bandara Buleleng kelas LCC. Dengan demikian, bisa jadi kedepan Bandara di Buleleng bukan internasional.

”Kalau LCC, Bandara bukan internasional. Sebab rencananya hanya satu runway, bandara biasa saja. Sementara keinginan awal pembangunan bandara di Bali utara bisa lebih bagus dari yang ada saat ini di Ngurah Rai Denpasar. Selain pemerataan, tujuan lain dibangunnya Bandara di Buleleng untuk mengurangi kepadatan di Bandara Ngurah Rai,” terangnya.

Melihat hasil konsultasi Komisi III, kalau bandara memang pasti dibangun, Tamba menyarankan kepada Pemerintah baik Pusat maupun Pemprov Bali supaya memberikan peluang kepada investor lokal untuk membangun Bandara. Namun demikian, pembebasan lahan harus tuntas karena duitnya sangat besar mencapai Rp 3 triliun lebih. Bali akan dapat duit dari mana?

Seperti diketahui, sebelumnya sudah ada dua investor asal Bali yang siap membangun yakni PT. BIBU dan PT. Pembari. Kedua investor tersebut menawarkan dua konsep pembangunan yang berbeda. PT. BIBU dengan pembangunan di atas laut, sedangkan PT. Pembari dia tas daratan.

“Saya sarankan kepada Pak Gubernur diujilah kompetensi masing-masing (investor),” sarannya. ”Komisi III merasa kasihan dengan kedua investor, terkesan dibuat mengambang dan mereka juga sudah keluar duit banyak,” pungkas Tamba.

 

wbo

LEAVE A REPLY