Ketua DPR: Ekonomi Tanpa Aspek Budaya Hanya Melahirkan Konsumerisme

0
64
Bambang Soesatyo.
Bambang Soesatyo.

Jakarta, Nawacita – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak hanya fokus pada aktivitas bisnis semata. Ia juga meminta Kadin untuk turut mengambil peran besar dalam memajukan kebudayaan nasional dan kearifan lokal.

“Saya mengapresiasi inisiatif Kadin Indonesia yang memadukan kirab budaya dalam Rapimnas Kadin Indonesia. Melalui kirab budaya, Kadin Indonesia memperlihatkan napas baru yang lebih segar, lebih dekat dengat rakyat, lebih dekat dengan identitas bangsa yang berkebudayaan,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2018).

Kirab budaya Kadin Indonesia ini diselenggarakan di Solo, Selasa (27/11) dan diikuti ratusan rombongan budaya berpakaian adat. Puluhan kereta kuda, mobil hias, sanggar seni budaya, dan berbagai elemen masyarakat meramaikan kirab yang mengambil rute dari Stadion Sriwedari hingga Balai Kota Surakarta.

Bamsoet yang mengenakan pakaian adat Jawa saat hadir di acara tersebut menuturkan bahwa kemajuan pembangunan sebuah bangsa tidak hanya ditunjukan oleh tingginya gedung pencakar langit, mewahnya pusat perbelanjaan, maupun gemerlapnya cahaya lampu kota.

Tetapi juga harus ditunjukan dengan tumbuh suburnya perilaku budaya dalam kehidupan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi tanpa menyentuh aspek budaya hanya akan melahirkan konsumerisme tanpa kontrol. Masyarakat menjadi lupa esensi utama ekonomi sebagai wujud gotong royong membantu sesama. Aktivitas ekonomi yang tidak melibatkan aspek budaya juga akan membuat orang sibuk mengeruk pundi-pundi kekayaan tanpa memperhatikan lingkungan alam maupun kondisi sosial sekitar,” kata Bamsoet.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Hubungan Antar Lembaga ini berharap Rapimnas yang berlangsung dari tanggal 26-29 November 2018 akan membawa hasil yang mencerahkan. Bukan hanya bagi pembangunan ekonomi dalam skala nasional, melainkan juga bagi perekonomian rakyat di daerah dalam skala lokal.

“Kadin Indonesia bukan hanya milik pengusaha korporasi besar saja, namun juga milik semua pengusaha dan wirausaha Indonesia. Dari muda sampai yang senior, semua punya peran yang sama dalam berkontribusi memajukan ekonomi rakyat. Sektor UMKM juga menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk diperhatikan,” tutur Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini juga menambahkan setelah sukses membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektifitas penduduk antar wilayah, pemerintah dan Kadin Indonesia masih mempunyai tantangan besar dalam mendorong peningkatan ekspor produk nasional. Pergerakan barang dan jasa tidak hanya harus tumbuh di dalam negeri saja, melainkan juga harus menembus ke mancanegara.

“Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika membuat ekonomi global menjadi demam. Indonesia tidak boleh larut dalam kondisi seperti ini. Kita harus bisa mencukupi kebutuhan nasional dari produktivitas di dalam negeri. Bahkan, seharusnya kita yang mengekspor kebutuhan barang dan jasa berbagai negara-negara dunia. Tantangan ini yang harus bisa dijawab pemerintah bersama KADIN Indonesia,” pungkas Bamsoet.

RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Bamsoet juga merespons positif keinginan Kadin yang menyetujui penundaan pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Penundaan tersebut bisa memberikan efek positif dalam perumusan daftar inventarisasi masalah (DIM), mengingat masih banyaknya subjek pajak yang belum terjangkau seperti pada industri ekonomi digital.

“Penyertaan hukuman kepada para pemungut pajak yang melakukan pelanggaran juga perlu dimasukan dalam RUU KUP. Karena setiap pelanggaran yang terjadi, tindak pidana bukan hanya pada si wajib pajak saja. Pasti selalu ada unsur kerjasama dengan pihak perpajakan. Perumusan sanksi hukumnya harus dilakukan secara mendalam, tidak bisa sembarangan dan asal-asalan,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menilai penundaan pembahasan RUU KUP bukanlah sebuah kemunduran. Melainkan menjadi pijakan yang kuat agar pembahasannya bisa dilakukan secara komprehensif, tidak terburu-buru dan bisa menjawab berbagai permasalahan seputar perpajakan. Terutama, dalam hal tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban yang lebih sederhana.

“Jangan sampai orang mau bayar pajak malah dipersulit karena aturannya ‘njelimet’. Kita ingin jadikan membayar pajak sebagai sebuah life style yang menunjukan kebanggaan. Di sisi lain, pemerintah juga harus transparan dalam penggunaan uang rakyat yang dipungut dari pajak. Jangan sampai rakyat sudah rela memberikan uangnya malah dikorupsi dan jadi bahan bancakan,” tutur Bamsoet.

Legislator Partai Golkar ini juga menambahkan fokus ke depan dari RUU KUP adalah tentang menuntaskan reformasi perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, melainkan juga memberikan jaminan dan kepastian hukum yang menyeluruh.

“Data Kementerian Keuangan menunjukan realisasi penerimaan pajak setiap tahun meningkat. Tahun 2015 jumlahnya mencapai Rp 1.055 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 1.105 triliun. Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 1.339 triliun. Per 31 Agustus 2018 jumlahnya sudah mencapai Rp 799,47 triliun dari target Rp 1.424 triliun sampai akhir 2018. Tren positif kenaikan ini harus terus dijaga, bahkan lebih digalakan lagi,” tegas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini pun yakin dengan dukungan dan kerjasama Kadin bersama pemerintah dan DPR RI, RUU KUP nantinya akan menjadi titik baru peradaban perpajakan di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia sudah memasuki era keterbukaan informasi keuangan sehingga tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi.

“Siapa pun akan sulit menghindari pajak. Negara-negara yang dikenal sebagai tax heaven seperti Swiss dan Panama saja sudah ikut bagian dari keterbukaan informasi keuangan. Jadi dari pada menghindar terus menerus, wajib pajak lebih baik taat membayar pajak agar tak malu, sekaligus menunjukan diri sebagai pribadi yang beradab,” pungkas Bamsoet.

dtk

LEAVE A REPLY