DPR: Inpres Penanganan Gempa Lombok Direvisi

0
39
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Jakarta, Nawacita.co – Rapat koordinasi penanganan gempa lombok yang digelar DPR bersama sejumlah menteri selesai. Ada lima catatan yang menjadi kesimpulan rapat.

Simpulan rapat dibacakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjadi pemimpin rapat. Salah satu simpulan rapat ialah meminta pemerintah mempertimbangkan revisi Inpres 5/2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Mataram dan wilayah terdampak di NTB.

“Meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak (Lombok dan Sumbawa), serta untuk seluruh Kementerian Lembaga digerakkan dalam pemulihan gempa Lombak-Sumbawa,” ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Selain itu, DPR meminta pemerintah menyederhanakan birokrasi penanganan gempa Lombok. DPR juga meminta pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa.

Catatan lainnya, DPR meminta pemerintah meninjau pembangunan hunian sementara (Huntara). Terakhir, DPR memberikan catatan kepada pemerintah agar dana bantuan bisa ditransfer sesegara mungkin kepada korban terdampak gempa.

Dalam rapat, menteri-menteri yang hadir ialah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hadir pula Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Desa Eko Putro. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani diwakili Wakil Menteri Mardioasmo.

Sejumlah komisi terkait juga ikut dalam rapat koordinasi ini. Di antaranya Komisi VIII yang membawahi bidang sosial, Komisi XI yang membawahi bidang keuangan, dan Komisi V bidang infrastruktur.

dtk

 

LEAVE A REPLY