Ekonom Nilai Wajar, Uang Negara Minim 14 PSN Dicoret

0
65
Pembangunan memang diperlukan, tapi kalau uangnya mepet sebaiknya utamakan yang prioritas,
Pembangunan memang diperlukan, tapi kalau uangnya mepet sebaiknya utamakan yang prioritas," ujar Lana Soelistianingsih saat dihubungi, Selasa (17/4).

Jakarta, Nawacita – Keputusan pemerintah mencoret 14 proyek dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai sebagai langkah yang tepat guna menyesuaikan kebutuhan dengan kapasitas keuangan negara.

Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih memperkirakan pemerintah mengurangi proyek prioritas berdasarkan aspek kepentingan. Menurut dia, pemerintah memang harus melakukan evaluasi pembangunan infrastruktur berdasarkan skala keekonomiannya. Terlebih, di tengah kondisi keuangan negara yang minim.

“Langkah evaluasinya tepat, karena bicara masalah skala keekonomian, animo minim, bangunnya mahal. Mungkin pembangunan memang diperlukan, tapi kalau uangnya mepet sebaiknya utamakan yang prioritas,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/4).

Hal itu disampaikan menanggapi keputusan pemerintah untuk menghapus 14 dari total 245 proyek yang tercantum dalam daftar PSN. Pasalnya, konstruksi proyek-proyek tersebut baru bisa dimulai pada kuartal III 2019 mendatang.

Nilai investasi dari proyek yang dihapus mencapai Rp264 triliun. Beberapa proyek yang ditunda di antaranya, proyek Kereta Api Jambi-Palembang, Kereta Api Kalimantan Timur, Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke.

Menurut Lana, proyek yang dihapus dalam rencana prioritas terbukti tak terlalu darurat untuk dibangun dalam waktu dekat.

“Kereta Api Jambi-Palembang misalnya, wajar dicoret karena akan ada jalan Trans-Sumatra. Kereta Api di Kalimantan juga animo permintaannya tidak terlalu besar, karena penduduk kurang padat,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Lana, dana pemerintah sebaiknya dialokasikan untuk proyek infrastruktur prioritas darurat yang selama ini belum juga rampung, seperti pembangkit listrik 3.500 Megawatt (MW)

“Rencana infrastruktur pemerintah yang ideal sekitar Rp6.500 triliun dalam 5 tahun, sementara APBN hanya Rp2.000 triliun per tahun. Kalau soal tercapai atau tidak, pasti tidak tercapai,” sebutnya.

Selama ini, beban utang negara sudah cukup tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi juga memiliki tingkat utang yang besar. Di sisi lain, pihak swasta sulit diajak bekerja sama jika perhitungan untung proyek minim. Maka itu, evaluasi proyek strategi dinilai sebagai solusi paling efektif.

Sebelumnya, pemerintah mencoret 14 dari total 245 proyek yang tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Pasalnya, konstruksi proyek-proyek tersebut baru bisa dimulai pada kuartal III 2019 mendatang.

“Nilai investasi dari proyek yang kami drop ini sekitar Rp264 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Dia menjelaskan evaluasi PSN sudah dilakukan pemerintah secara berkala. Sebelumnya, pemerintah juga mengevaluasi PSN yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Hasilnya, 15 dari 225 proyek kala itu harus dicopot lantaran tak memiliki perkembangan berarti.

Dalam perkembangannya saat itu, pemerintah menambah lagi 25 proyek baru lagi dan satu program nasional sehingga total PSN saat ini 245 proyek dan dicantumkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017.

cnn

 

LEAVE A REPLY