Dubes Saudi Buka-bukaan soal Reformasi, Zaini dan Israel

0
23
Pangeran Mohammed bin Salman
Pangeran Mohammed bin Salman

Jakarta, Nawacita – Sejak ditunjuk sebagai Putra Mahkota Arab Saudi pertengahan 2017 lalu, Pangeran Mohammed bin Salman terus berupaya mereformasi serta memoderatkan negara melalui serangkaian kebijakannya.

Mulai dari penangkapan 11 pangeran, empat menteri kabinet, dan puluhan mantan menteri karena diduga terjerat korupsi pada November lalu. Selain itu, Saudi juga mulai meningkatkan perhatiannya terhadap pemberdayaan perempuan seperti mulai mengizinkan wanita menyetir kendaraan sendiri dan menonton turnamen olah raga di stadion.

Di luar negeri, Saudi juga nampak semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu pemimpin di Timur Tengah, terutama dalam menghadapi pengaruh Iran, operasi militer di Yaman, hingga permasalahannya dengan Qatar.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi, membeberkan berbagai hal tentang negerinya, mulai dari reformasi yang tengah gencar dilakukan negaranya, konflik di Yaman, Qatar hingga tuntutan pemerintah pasca eksekusi TKI Zaini Misrin, beberapa waktu lalu di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Osama juga buka-bukaan membahas sikap Saudi sebenarnya dalam konflik Palestina dan Israel. Dia juga menjelaskan hubungan Saudi dan Indonesia yang belakangan menjadi sorotan terutama pasca eksekusi mati salah satu tenaga kerja asal Madura, Zaini Misrin, dilaksanakan pada Maret lalu.

Berikut cuplikan wawancara eksklusifnya.

Sejak ditunjuk sebagai Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman menerapkan sejumlah kebijakan untuk mereformasi politik, ekonomi, hingga budaya negara. Bagaimana pemerintah memaparkan rencana reformasi yang juga tercantum dalam Saudi Vision 2030 itu?

Visi 2030 merupakan upaya besar-besaran untuk melakukan pengembangan ekonomi Saudi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri seperti mendatangkan investasi.

Seluruh upaya reformasi ini dilakukan Saudi guna mencari sumber daya alternatif selain minyak. Saudi melakukan pembaruan dan pengembangan di sektor investasi, ekonomi, dan pariwisata menyusul pentingnya ada variasi sumber-sumber pendapatan negara.

Ada sekitar 80 proyek yang sedang dikembangkan Saudi dan nilainya mencapai US$20 miliar. Masih ada proyek-proyek lainnya yang akan dikembangkan kami.

Selain itu, dalam sektor wisata kami juga berencana meningkatkan target jemaah ibadah Umroh yang diharapkan bisa mencapai 30 juta orang. Kami juga ingin mempermudah pemberian kartu hijau atau green card sehingga tenaga asing bisa lebih lama bekerja di Saudi.

Selain ekonomi dan politik, kami juga terus mengembangkan industri militer. Pengembangan sektor kesehatan juga tak luput dari visi 2030 demi meningkatkan kualitas hidup warga Saudi.

Belakangan Saudi seakan lebih memperhatikan pemenuhan hak asasi warga, terutama memberdayakan peran perempuan di masyarakat dengan memperbolehkan menyetir kendaraan hingga menunjuk perempuan untuk pertama kalinya menjadi menteri di pemerintahan. Hal apa yang mendasari perubahan perspektif Saudi mengenai peran wanita selama ini?

Separuh dari populasi Saudi adalah kaum perempuan. Sejak lama, kaum perempuan memberikan banyak kontribusi terhadap negara. Sehingga upaya yang saat ini dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan peran perempuan di Saudi bukan merupakan tindakan yang aneh atau menjadi tidak biasa, apalagi keluar dari tradisi serta budaya Saudi.

Apa yang sedang terjadi saat ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan hak-hak kepada kaum perempuan untuk menjalankan perannya sebagai penyempurna peran kaum laki-laki.

Tentu saja perempuan memiliki batas, mempunyai kekhususan bagi mereka. Ada lembaga khusus di Saudi yang mengawasi atau memantau agar kaum perempuan di Saudi tidak keluar dari aturan dan kekhususan yang mereka punya.

Bagaimana dengan kritikan dari kaum konservatif soal kebijakan pemerintah yang berupaya lebih memberdayakan peran perempuan?

Setiap keputusan pasti ada pro dan kontra, itu hal biasa. Apa yang diberikan pemerintah terhadap kaum perempuan terkait hak mereka itu tidak melanggar hukum atau syariat Islam. Seperti mengizinkan perempuan menyetir, itu kan tidak masalah, tidak melanggar syariat.

Apa yang diperuntukan bagi kaum perempuan adalah juga bagi kepentingan mereka sendiri. Berbagai keputusan ini didasari dari kepentingan nasional dan masyarakat Saudi. S ehingga hal-hal yang diputuskan pemerintah terkait kaum perempuan adalah juga untuk kemaslahatan kaum mereka sendiri selama itu tidak keluar dari akhlak serta ajaran Islam.

Selain reformasi di dalam negeri, Saudi di era Putra Mahkota Pangeran Mohammed juga kian menegaskan posisi dan perannya di kawasan terutama dalam menghadapi pengaruh Iran. Bagaimana pemerintah menjelaskan posisinya dalam hal ini?

Arab Saudi selalu berperan aktif di kawasan sejak lama. Terkait Iran, apa yang dilakukan negara itu sudah melewati batas. Iran selalu membuat kerusuhan dan kekacauan di berbagai tempat termasuk terhadap Mekah. Iran juga mencoba menancapkan cengkramannya dan membuat kekacauan di Bahrain. Iran pun ikut campur dalam perang di Yaman. Ada lebih dari 100 serangan rudal yang ditembakan pemberontak Houthi di Yaman yang jelas-jelas itu adalah produk dari Iran.

Meski Arab Saudi berupaya menahan diri agar tidak terlibat peperangan, tetap harus ada tindakan tegas yang dilakukan demi memutus kekacauan, permusuhan, dan konspirasi yang dilakukan oleh Iran. Karena itu Saudi harus ambil sikap tegas agar bisa membendung ancaman dan kekacauan yang dilakukan Iran di Timur Tengah.

Terkait perang di Yaman, strategi seperti apa yang dilakukan Saudi untuk bisa membantu mengakhiri konflik sipil yang telah berjalan sejak 2015 lalu itu?

Intervensi Saudi di Yaman dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari pemerintah sah Yaman. Intervensi Saudi di Yaman juga melalui operasi militer koalisi yang terdiri dari 13 negara lain termasuk Amerika Serikat. Koalisi ini telah mendapat persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelum melakukan operasi militer ke Yaman.

Tujuan koalisi ini adalah menyelamatkan Yaman dari cengkraman Iran melalui pemberontak Houthi. Saudi sebenarnya sama sekali tidak menginginkan perang. Tapi operasi koalisi ini dimaksudkan guna memutus rantai logistik yang digunakan Iran untuk mengirim pasokan bagi Houthi dan mantan presiden Ali Abdullah Saleh di Yaman.

Segala hal yang mengacam kedaulatan Saudi tentu pemerintah tidak bisa diam. Serangan rudal balistik yang belakangan terus digencarkan kelompok Houthi ke wilayah kami memicu pemerintah bertindak tegas demi menghalau ancaman yang membahayakan keamanan warga serta kedaulatan negara.

Saudi selalu berkoordinasi dengan dunia internasional seperti PBB terkait kebijakan kami di Yaman.

Operasi militer akan terus dilakukan Saudi sampai Houthi menyerahkan kekuasaan dan kendalinya kepada pemerintah sah Yaman. Saudi tidak berpikir untuk lari dari perang karena warga Yaman adalah termasuk keluarga kami. Ketika Yaman membutuhkan bantuan, kami akan membantu.

Iran lah yang justru kabur, lari dari Yaman. Ahli-ahli dan insinyur mereka sudah keluar kabur dari Yaman. Sebagian juga dikabarkan kabur ke Libanon untuk bergabung dengan kelompok yang berafiliasi dengan Hizbullah yang merupakan agen Iran.

Temuan kelompok HAM mencatat bahwa koalisi Saudi telah meluncurkan 16.000 rudal ke Yama selama tiga tahun terakhir dan satu per-tiga dari serangan itu mengenai warga sipil. PBB menganggap serangan itu bisa dikatagorikan sebagai kejahatan perang. Bagaimana pemerintah menyikapi ini?

Berbagai laporan dari HAM itu tidak benar. Kami menegaskan target serangan roket Saudi ke Yaman itu 100 persen aman dari target sipil. . Jika ada suatu roket yang ditembakan dari Yaman dan berada di kawasan sipil, itu dilakukan untuk memancing Saudi melakukan serangan balasan.

Tapi kami berusaha menahan diri. Saudi tetap berpegang pada kaidah bahwa setiap seragan roket yang kami luncurkan harus 100 persen aman dari warga sipil.

Pemberontak Houthi sengaja menjadikan warga sipil sebagai tameng termasuk anak-anak yatim saat meluncurkan serangan.

Operasi koalisi militer di Yaman tidak hanya terdiri dari Saudi. Ada 13 negara yang tergabung dalam koalisi termasuk Amerika Serikat sebagai koordinatornya. Jika lembaga HAM itu menuduh koalisi melakukan kejahatan perang di Yaman, maka tuduhan itu bukan hanya tertuju pada Saudi saja tapi juga seluruh negara dalam koalisi, termasuk Amerika.

Pernyataan Pangeran Mohammed bin Salman yang mengatakan bahwa ‘Israel berhak memiliki tanahnya sendiri’ menuai banyak kritik dan pernyataan soal posisi Saudi. Bagaimana sebenarnya Saudi menyikapi konflik Israel dan Palestina?

Sikap Saudi sudah jelas terkait masalah Palestina. Apa yang diinginkan oleh rakyat Palestina maka Saudi akan mendukung. Saudi juga mendukung apa yang telah diputuskan PBB terkait hak hidup rukun dan damai di antara Palestina dan Israel yang tertuang dalam solusi dua negara.

Jika terdapat suatu penolakan dari Israel untuk melaksanakan ketentuan yang telah diputuskan oleh PBB, maka Saudi akan membela bangsa Palestina.

Hak untuk hidup damai adalah hak semua orang apapun agamanya tanpa terkecuali. Upaya damai tentu akan terus kami dukung dengan harapan dapat terciptanya perdamaian abadi di kawasan.

Solusi apa yang akan atau sudah ditawarkan Saudi untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina?

Solusi Saudi sudah disampaiakan sejak lama oleh Raja Abdullah bahwa tanah itu adalah sebagai imbalan terhadap perdamaian dan keamanan. Jika Palestina sudah bisa mendapatkan hak-hak mereka untuk bermukim di wilayahnya, maka akan tercipta perdamaian di Timur Tengah.
Jika negara-negara yang berbatasan dengan Israel seperti Mesir, Yordania, dan Palestina sudah mendapatkan hak atas wilayahnya, dengan sendirinya perdamaian di kawasan akan terwujud.

Saudi akan mendukung seluruh keinginan Palestina yang bisa membawa kemaslahatan bangsanya.

Langkah apa yang telah dilakukan Saudi untuk membujuk atau bahkan menghentikan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berkeras mempercepat relokasi kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem?

Jika Trump berkeras dengan keputusannya, dia berarti melawan keputusan PBB di mana Arab Saudi merupakan salah satu anggotanya. Arab Saudi akan terus berupaya menyampaikan pesan kepada AS bahwa keputusannya adalah keliru dan bisa merusak stabilitas keamanan di kawasan.

Penolakan terhadap keputusan AS tidak hanya dilakukan oleh Saudi, tapi juga PBB. Penolakan ini juga diangkat di rapat Majelis Umum PBB di mana mayoritas negara anggota menolak keputusan Trump.

Selain karena status Yerusalem yang sensitif, keputusan Trump juga bisa mengganggu proses perdamaian yang sedang diupayakan Israel dan Palestina.

Selama ini Arab Saudi tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Bagaimana pemerintah menggambarkan interaksi dengan Tel Aviv?

Tidak ada hubungan antara Saudi dengan Israel. Tidak ada hubungan diplomatik, kekonsuleran, bahkan tidak ada interaksi antara kedua negara selama Israel tidak mewujudkan hak dan keamanan bagi bangsa Palestina.

Mungkinkah di masa depan Saudi mau menjalin hubungan resmi dengan Israel?

Jika hak seluruh bangsa Palestina telah dipenuhi, mungkin saja Saudi akan menjalin hubungan resmi [dengan Israel]. Tapi faktanya saat ini bangsa Palestina masih terjajah dan terintimidasi. Mereka dibunuh, diusir, dan terpenjara. Mereka tidak bisa hidup dan tinggal di Al Quds, mereka tidak bisa masuk Yerusalem. Itu faktanya yang saat ini masih kita lihat.

Bagaimana respons Saudi menanggapi permintaan Indonesia terkait notifikasi eksekusi pasca kasus Zaini Misrin, salah satu TKI?

Terkait dengan penetapan vonis. Kami telah memberitahukan pemerintah Indonesia dua bulan sebelum eksekusi kepada KBRI di Riyadh. Sebelum eksekusi, pada hari H juga telah disampaikan kembali ke KBRI Riyadh.

Pemerintah Arab Saudi berupaya sekuat tenaga agar vonis tidak dilaksanakan dengan mengupayakan permintaan maaf dari keluarga korban. Upaya tersebut sudah secara maksimal dilakukan tapi tidak diterima oleh keluarga korban sehingga eksekusi tetap dilanjutkan.

Undang-Undang Saudi sudah menetapkan bahwa otoritas harus memberitahukan kepada kedutaan besar negara asal terpidana mati, dua bulan sebelum hari H eksekusi. Ini peraturan yang bersifat tetap.

Saudi terus berupaya memintakan permintaan maaf dari keluarga korban hingga detik terakhir agar membatalkan eksekusi dan menjaga hubungan bilateral kedua negara.

Begitu banyak usaha pemerintah Saudi selama ini yang berhasil membantu TKI atau WNI yang terlibat masalah hukum dan ancaman hukuman mati, tapi sayangnya tidak ada satu pun kata terima kasih. Tidak ada satu pun apresiasi dari media Indonesia.

Tapi ketika ada satu persoalan, contohnya kasus Zaini ini yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, seluruh media menyerang dan menyoroti kami. Mereka seakan lupa bahwa Saudi juga telah begitu banyak menyelamatkan WNI dari hukuman mati karena mendapat maaf dari keluarga korban.

Contohnya, ada salah satu TKW yang bekerja sebagai PRT yang terbebas dari vonis hukuman mati karena berhasil mendapat permohonan maaf dari keluarga korban. Keluarga pada akhirnya memaafkan pelaku sehingga pelaku bebas dari hukuman mati dan sekarang sudah kembali ke Indonesia. Ini terjadi delapan bulan lalu.

Sayangnya tidak ada ungkapan terima kasih atau apresiasi terhadap upaya ini. Tidak ada ucapan bela sungkawa terhadap keluarga korban. Di mana hati nurani dan perasaan kita?

Apa yang dilakukan Saudi terkait hukuman mati ini adalah pelaksanaan berdasarkan hukum Islam, hukum Allah SWT. Suatu kewajiban dan ketetapan Allah yang berlaku bagi seorang pelaku pembunuhan. Saudi hanya melaksanakan aturan Allah SWT.

Indonesia juga memiliki aturan hukuman mati bagi para kriminal narkoba. Saudi juga mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak memberi pengampunan kepada para terpidana mati narkoba. Sebab, narkoba merupakan malapetaka bagi bangsa.

Apakah Indonesia tidak juga menginginkan seluruh negara menghormati keputusan Indonesia terkait hukuman mati tersebut? Jika ya, tentu saja hal yang sama terjadi pada Saudi di mana kami berharap seluruh negara menghormati ketentuan dan aturan kami termasuk pelaksanakan hukuman mati.

Saudi tetap turut berbelasungkawa dan menyayangkan eksekusi mati terpidana tersebut. Hukuman mati ini berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali baik itu warga negara Saudi, keluarga kerajaan, bahkan warga negara lainnya yang melanggar hukum di Saudi.

Kami berharap hormatilah hukum kami dan hukum-hukum Allah SWT, termasuk hukuman qisas ini. Tentu saja Saudi juga menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

Soal krisis diplomatik antara Negara Arab dengan Qatar. Sampai kapan Saudi serta beberapa negara di Timur Tengah memboikot dan memutus hubungan diplomatik dengan Qatar?

Perlu dibedakan antara istilah boikot dan pemutusan hubungan diplomatik. Yang terjadi saat ini adalah pemutusan hubungan diplomatik. Meski perbatasan Arab ditutup, warga Qatar tetap bisa pergi melalui jalur laut maupun udara. Sementara boikot itu menyebabkan sama sekali tidak bisa seakan terpenjara.

Soal kapan pemutusan hubungan diplomatik berakhir semuanya berpulang pada Qatar. Mereka yang putuskan. Kenapa? Karena kami menganggap Qatar mendukung aksi terorisme. Negara itu menyimpan kelompok-kelompok yang kami anggap sebagai teroris seperti Ikhwanul Muslimin, ISIS, dan Al Qaidah.

Selama kelompok-kelompok itu bercokol di negara tersebut, kami menganggap Doha mendukung terorisme. Jika Qatar ingin mengakhiri krisis diplomatik, mereka harus mengusir keluar kelompok-kelompok itu.

Selain itu Qatar juga selama ini terlibat dalam upaya pembunuhan Raja Abdullah sekitar 10 tahun lalu. Kami memiliki rekaman selama 20 0 jam percakapan antara pejabat Qatar dan oknum-oknum teroris terutama Gaddafi mengenai rencana upaya pembunuhan Raja Abdullah.

Otoritas Saudi telah menangkap orang-orang yang ada di dalam rekaman itu. Namun, Raja Abdullah memilih memaafkan daripada menghukum mereka. Qatar juga diduga terlibat dalam sejumlah proyek terorisme dengan Muammar Gaddafi di Libya.

Meski Gaddafi sudah tiada, sampai saat ini Qatar tetap dinilai mendukung terorisme. Beberapa waktu lalu, Saudi merilis beberapa daftar yang memuat lembaga-lembaga yang dianggap mendukung terorisme di kawasan.

Qatar dalam hal ini harus berupaya mengusir kelompok-kelompok yang ada di negaranya dan masuk dalam daftar terorisme Saudi. Bola ada di tangan mereka. Kapan Qatar bisa menghentikan dukungannya terhadap terorisme di kawasan, Saudi akan membuka kembali hubungan diplomatik dan akses perbatasan dengan Qatar.

cnn

LEAVE A REPLY