DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Utang BUMN

0
31
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto

Nawacita – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pemerintah untuk serius menangani permasalahan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut menembus Rp 4.800 triliun. Sebab, BUMN merupakan perusahaan pemerintah.

“Betul utang BUMN ini sangat tinggi untuk itu pemerintah harus betul-betul serius menangani permasalahan utang BUMN ini. Karena utang BUMN ini adalah perusahaan pemerintah,” kata Agus, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Agus meminta pemerintah, untuk betul-betul memacu BUMN agar mengembalikan utangnya. Agar, lanjut Agus, nantinya utang tersebut tidak membebani keuangan negara.

“Supaya tidak membebani daripada keuangan negara. Sehingga menteri BUMN harus betul-betul serius, harus betul-betul tanggap dan tentunya di DPR yang mempunyai mitra BUMN harus betul-betul memberikan koreksi, betul-betul memacu untuk BUMN ini sehingga dapat perform, dapat mengembalikan utangnya dan tidak membebani negara secara berlebihan,” tutur Agus.

Utang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata lebih besar dari utang pemerintah, yakni mencapai lebih dari Rp 4.800 triliun. Komisi VI DPR pun meminta agar Kementerian BUMN memberikan penjelasan terkait utang tersebut.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menjelaskan, total utang BUMN hingga 2017 tepatnya mencapai Rp 4.825 triliun. Menurutnya utang tersebut sebagian besar merupakan utang BUMN perbankan dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK).

“Itu sebagian besar DPK, tabungan masyarakat juga. Jadi kalau benar-benar dari utang pinjaman atau obligasi mungkin sekitar Rp 2.000 triliunan,” terangnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Imam juga menegaskan bahwa utang BUMN tersebut sebagian besar untuk kebutuhan ekspansi dan kegiatan usaha BUMN. Sebab biasanya proyek-proyek yang digarap BUMN dengan rasio pembiayaan 30% dari ekuitas dan 70% pinjaman.

dtk

 

LEAVE A REPLY