DPR dan Menag Bahas Daftar 200 Mubalig dan Anggaran Haji

0
43

Nawacita – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Rapat tersebut akan membahas sejumlah isu termasuk permohonan anggaran operasional ibadah haji 2019 serta daftar 200 mubalig yang dikeluarkan Kemenag beberapa waktu lalu.

“Rapat ini akan mempertanyakan kebijakan Kemenag tentang list 200 mubalig yag menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily sebelum rapat kerja dimulai, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Sementara, Menteri Agama Lukman Hakim menyebutkan masalah daftar mubalig itu menjadi viral karena tidak menjelaskan latar belakang pemilihan 200 mubalig tersebut. Padahal, lanjut dia, Kemenag sudah menjelaskan soal mekanisme pemilihan 200 mubalig tersebut.

“Jadi kami tidak mampu lagi melayani satu persatu mereka, maka kami menghubungi sejumlah ormas Islam, pengurus takmir masjid dan ulama, kiai, kami mintai nama-nama penceramah. Nah itulah kemudian keluar nama 200 itu. Lalu kami putuskan disampaikan dalam bentuk rilis, tapi 200 nama itu lepas dari berita latar belakang kenapa nama-nama itu dipilih,” ungkap Lukman.

Sementara, Menteri Agama Lukman Hakim juga menjelaskan solusi untuk mengatasi dampak fluktuasi mata uang rupiah terhadap Riyal. Ia menyarankan agar jemaah Indonesia yang berangkat pada 2019 untuk membayar dengan mata uang dollar AS.

“Maka kami berharap untuk tahun yang akan datang untuk haji BPIH 2019 kami usulkan agar dibayarkan menggunakan mata uang dollar sebagaimana sebelum 2016,” ujarnya.

Sebab, menurut Lukman, dalam UU sudah disebutkan ketentuan mengenai pembiayaan akomodasi haji di dalam negeri bisa menggunakan rupiah. Sementara, untuk di luar negeri seperti di Saudi Arabia sebagian besar menggunakan Riyal.

Hingga saat ini, rapat masih berlangsung.

kmp

 

 

 

LEAVE A REPLY