China Sudah Mulai Sejak 1970 Dalam Pembangunan Infrastruktur RI

0
54
Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta, Nawacita – Pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan di berbagai daerah jangan hanya ditargetkan untuk terbangun, tetapi juga perlu membangkitkan kepercayaan dunia usaha guna menggairahkan perekonomian nasional.

“Di semua riset memang pembangunan infrastruktur berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Enny mengemukakan, pembangunan infrastruktur memang tidak mungkin dilakukan dengan instan, karena negara seperti China saja juga memulai besar-besaran pembangunan infrastruktur sejak tahun 1970-an.

Namun, ujar dia, hal terpenting adalah respons yang diterima secara berkala, apakah itu dalam jangka waktu lima tahun atau puluhan tahun, terkait dengan pembangunan infrastruktur secara massal tersebut. “Infrastruktur harus menimbulkan ‘confidence’ (keyakinan) dari pengusaha,” katanya.

Dia menambahkan, hingga kini masih banyak ditemui keluhan pengusaha yang mengaku tidak bisa “jualan”, terutama di iklim perekonomian yang dinilai liberal.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengharapkan pemerintah dapat melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur yang tertunda yang dinilai sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia.

Untuk itu, Agus mengimbau khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta beragam BUMN bidang konstruksi agar secepatnya melanjutkan kembali proyek pembangunan infrastruktur yang tertunda.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengakui bahwa apa yang selama ini dinilai belum pas harus dipaskan, tetapi diharapkan jangan terlalu lama di koordinasi sehingga pekerjaan jadi lama tertunda.

Agus juga mengemukakan, banyak anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga harus ada pengawasan yang tepat agar pembangunan berjalan baik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sempat mengatakan, penambahan nominal utang pemerintah tidak sejalan dengan kenaikan alokasi belanja modal atau infrastruktur dalam APBN.

Sri Mulyani mengatakan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau infrastruktur tidak bisa dibandingkan karena belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian Lembaga karena ada juga yang masuk dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, ujar dia, untuk kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk membangun infrastruktur juga diperlukan institusi dan perencanaan yang masuk dalam pos belanja barang di APBN.

okezone.com

 

LEAVE A REPLY