Cagub Pemenang Pilkada yang Ditahan KPK Tetap Bisa Dilantik

0
146
Calon Gubernur terpilih Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus
Calon Gubernur terpilih Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus

JAKARTA, Nawacita — Pelaksana Tugas (Plt ) Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Andi Batara Lifu, mengatakan calon gubernur (cagub) yang saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetap bisa dilantik di luar tahanan. Cagub tersebut akan dilantik dengan cara dipinjam dari tahanan berdasarkan batas waktu tertentu.

“Bagi kepala daerah yang kebetulan menang di Pilkada, tetapi statusnya ditahan, tentu ada upaya peminjaman tahanan,” ujar Andi kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/7).

Peminjaman itu, lanjut dia, dilakukan untuk kepentingan pelantikan yang bersangkutan sebagai kepala daerah terpilih. Hal seperti ini, kata Andi, boleh dilakukan.

“Hal ini boleh dilakukan dan ada undang-undang tentang lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan turunannya, yang menyatakan itu  boleh meminjam tahanan. Ada mekanisme pinjam tahanan. Hanya saja, harus memperhatikan durasi waktu pinjamnya. Dan mobilitas dari tempat pinjam juga harus kita lihat,” tegas Andi.

Peminjaman tahanan seperti ini, menurut Andi, pernah dilakukan sebelumnya. Ini terjadi saat 2017 lalu di Pilkada Kabupaten Buton.

Saat itu, Samsu Umar Abdul Samiun, yang menjadi tersangka KPK atas dugaan suap terhadap eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi pemenang Pilkada Kabupaten Buton 2017. “Saat itu, tersangka dipinjam dari tahanan selama tiga jam. Kemudian dia keluar dari tahanan, dilantik, lalu masuk lagi,” ungkap Andi.

Sebab, pemerintah juga mempertimbangkan bahwa tahanan tersebut hasil pilihan rakyat. Apa yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka menghormati pilihan masyarakat,

“Karena masyarakat memilihnya dan menang, maka kita harus menindaklanjuti dengan melantik. Bagaimana dengan proses hukumnya? Ya tetap jalan juga. Kita menghormati pilihan masyarakat, kemudian proses hukum juga tetap jalan,” tambah Andi.

Sebagaimana diketahui,  paslon Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar dipastikan memenangkan Pilkada Maluku Utara 2018. KPK menduga Ahmad Hidayat telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi terkait dengan pembebasan lahan Bandara Bobong Kabupaten Kepulauan Sula yang menggunakan APBD tahun anggaran 2009. Keduanya diduga melakukan pengadaan fiktif dari pengadaan pembebasan lahan Bobong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

Atas perbuatannya, Ahmad Hidayat diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. KPK juga telah resmi menahan Ahmad Hidayat pada 2 Juli lalu.

repblk

LEAVE A REPLY