Airlangga: Uji Materi Cawapres Usulan Masyarakat, Bukan Golkar

0
26
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

Jakarta, Nawacita – Sekelompok warga yang mengaku sebagai penggemar Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan uji materi pasal tentang syarat pencalonan diri presiden atau wakil presiden di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, mereka bukan kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurutnya, sekelompok warga yang mengajukan uji materi ke MK jelas dari masyarakat yang menginginkan orang nomor dua di Indonesia itu kembali menjadi cawapres dalam perhelatan Pilpres 2019.

“Itu jelas kan usulan masyarakat jadi bukan dari partai,” kata Airlangga saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa 8 Mei 2018 malam.

Menurutnya, tak usah dianggap berlebihan bila masyarakat ingin bertanya dan menggugat terkait penafsiran undang-undang yang berlaku. Sebab, melakukan uji materi undang-undang ke lembaga pengawal konstitusi memang sah. Sehingga, sekarang ini hanya tinggal melihat gugatan itu dikabulkan atau tidak oleh MK

“Apa yang sudah ada terhadap usulan masyarakat, yang namanya masyarakat tentunya berhak memiliki usulan dan bertanya,” imbuhnya.

Partai Golkar, kata dia, sama sekali tak mengambil peran dalam pengajuan gugatan itu. Sebab, pihaknya menganut kalau undang-undang yang ada merupakan sebuah batasan kepada partai dalam mengambil langkah di sebuah kontestasi politik.

“Bagi Golkar konstitusi merupakan batasan untuk berpolitik dalam pemilu. Sehingga kita menghargai apa yang sudah ada terhadap usulan masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, uji materi dilayangkan oleh pemohon yang berasal dari Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Pekerja Singaper bangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar. Para pemohon menginginkan kedua norma dalam UU Pemilu, yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, ditafsirkan tidak berturut-turut.

Bila regulasi itu diberlakukan, maka Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak bisa mencalonkan lagi di Pilpres 2019 sebagai cawapres. Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu memberikan syarat bagi presiden dan Wakil Presiden, yaitu: belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan surat pemberitahuan belum pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

oke

 

LEAVE A REPLY