Ombudsman Jatim Jalin Kerjasama Dengan YLPK Jatim Untuk Buka Posko Pengaduan Korban Biro Umroh

0
44

Nawacita.co – Sudah ratusan ribu korban calon jamaah umroh (konsumen) yang tidak diberangkatkan oleh pihak travel. Kasus First Travel adalah pemantik terbukanya fenomena Gunung Es perihal banyaknya Travel Umroh yang telah melakukan “penipuan” dan penyimpangan terhadap Calon Jama’ah Umroh. Fenomena itu terus terjadi sampai pada awal Tahun 2018, hingga sekarang, dengan beberapa kasus nasional yang telah dihimpun oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Kejadian penipuan itu tidak terhenti begitu saja, meski pemilik First Travel telah mendapat dampak hukum atas tindakan yang dilakukannya. Salah satu media nasional memberitakan bahwa Abu Tour Travel belum bisa memastikan sejumlah 27.000 jama’ah umroh untuk berangkat, PT. Solusi Bakar Lumampah (SBL) juga belum bisa memberangkatkan 12.645 calon jama’ah dari total 30.237 Orang dan 117 Orang jama’ah plus yang telah mendaftarkan diri via PT. SBL tersebut, beIakangan juga tersiar kabar PT. Biro Perjalanan Msata Al-Utsmaniyah atau yang popular nama Hannien Tour juga belum bisa memberangkatkan 1.800 calon jama’ah umroh, jumlah itu masih bisa bertambah lantaran masih banyak calon jama’ah umroh yang terdaftar di hannien Tour enggan melapor.

Fakta-fakta tersebut dikarenakan antara lain; Pertama, Kemudahan perijinan travel umroh tanpa ada regulasi yang ketat, sehingga keberadaan travel ini makin menjamur, selain karena juga bisnis ini cukup menguntungkan. Kedua, fakta bahwa Kementrian Agama sebagai regulator  berhenti hanya sebatas sebagai penyusun regulasi, tanpa dibarengi dengan komitmen dan penguatan secara kelembagaan untuk melakukan pengawasan, dan juga, penindakan. Dua Analisa itu disebabkan pada beberapa hal yang lain, Pertama, kemudahan perijinan ini membuat Kemenag tidak bisa melakukan pendataan jumlah travel secara pasti, karena belum sinkron data mereka dengan DPMPTSP. Kedua, Kemenag belum memiliki jumlah secara valid dan faktual berkaitan dengan Jumlah calon jama’ah Umroh di masing-masing travel tersebut. Ketiga, kernenag kerap mengedepankan negosiasi antara perusahaan travel dengan Jemaah, dan tidak memiliki ketegasan penindakan ketika masalah mulai muncul, dan Kemenag tidak memberikan sanksi apapun.

YLKIKondisi yang begitu banyak telah memakan korban, tentu penting untuk segera ditindak lanjuti. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur telah berkomunikasi dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) untuk membentuk posko pengaduan korban travel umroh ini dalam rangka merespon kondisi tersebut. Ombudsman merasa perlu untuk menggandeng YLPK karena tidak mungkin kasus ini bisa dilakukan oleh Ombudsman sendiri, karena memang kasus Travel Umroh ini juga menyangkut agen swasta .

Format kerjasama ini memposisikan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Trmur merespon pengaduan dengan melakukan klarifikasi kepada Kemenag perihal perijinan Travel Umroh, dan berujung pada pemberian Rekomendasi untuk mencabut ijin travel tersebut, apabila ditemukan proses yang tidak benar. Namun, apabila travel tersebut tidak berijin, maka pelapor diarahkan untuk melaporkan ke kepolisian, yang pelaporan tersebut akan diawasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Berkaitan dengan Proses Pendampingan korban, mulai dari advokasi hingga memastikan pengembalian kerugian dari Travel Umroh yang bermasalah akan dilakukan oleh YLPK sebagai lembaga yang memniki tugas melindungi konsumen. sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan Konsumen. Format tersebut perlu untuk dibangun satu posko yang terintegrasi, agar Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur dengan YLPK dapat saling mendukung demi meminimalisir korban agen travel umroh yang tidak bertanggung jawab.” Ucap M Said Sutomo ( Ketua YLKP Jatim)

( Dny)

 

 

LEAVE A REPLY