Sinergi BUMN Wirausahakan Petani

0
49

Indramayu,Nawacita.co –  11 Januari 2018 – “Tidak bisa lagi kita biarkan petani berjalan sendiri-sendiri. Rakyat harus diorganisir, petani harus diorganisir, kenapa korporasi bisa menjual produk dengan sangat murahnya? Karena skala ekonomi yang besar. Kenapa mereka bisa lebih efisien? Karena mereka memproduksi dalam jumlah massal. Dalam jumlah banyak, petani pun juga bisa seperti itu,” tegas Presiden RI Joko Widodo pada acara Rakornas Pertanian tahun 2017.

Untuk melaksanakan arahan Presiden RI, BUMN hadir untuk mewirausahakan petani melalui Layanan Kewirausahaan Petani dan Digitalisasi Sistem Pertanian di Kabupaten Indramayu pada Kamis, 11 Januari 2018. (11/01). Hadir dalam acara ini Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konsultan dan Survei Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Alex J. Sinaga, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Achmad Baiquni, Direktur Utama PT Askrindo (Persero) Asmawi Syam, Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (Jasindo) Solihah, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) Parman Nataatmadja, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Sunarso, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) (SHS) Syaiful Bahri, Plt. Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (KBI) Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Pertani (Persero) Wahyu, Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sulaiman A Arianto, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Pangan Mamat A. Sowi, dan sejumlah Direktur BUMN serta pejabat daerah lainnya.

Menteri Rini menjelaskan bahwa melalui layanan kewirausahaan petani dan digitalisasi sistem pertanian diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti usaha skala kecil (key players), tidak ada satu pun institusi yang punya otoritas atas value chain yang panjang, daya tawar lemah petani (main actors), serta insentif petani yang tidak fokus, tidak tepat, tidak berkelanjutan dan tidak cukup. “Selama ini komoditas pangan diproduksi secara terpecah-pecah dengan luas lahan yang kecil sehingga produksi pangan tidak produktif. Melalui penerapan digitalisasi sistem dan korporatisasi pertanian, BUMN hadir untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan
petani kecil,” terangnya.

Penerapan digitalisasi sistem pertanian yang telah diluncurkan Menteri BUMN pada Maret 2017 lalu ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani. Digitalisasi sistem pertanian oleh kelompok tani (poktan) diinisiasi oleh PT Telkom Tbk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui empat siklus tahap yaitu Pratanam dengan penerapan asuransi usaha tani dan kredit usaha rakyat yang merupakan wujud sinergi PT Jasindo, PT Askrindo dan Himpunan Bank Negara (Himbara); tahap Tanam dengan penyediaan benih, distribusi pupuk, dan pendampingan yang merupakan wujud sinergi PT Pupuk Indonesia, PT Pertani, PT SHS, dan PT PNM; tahap Panen dengan penyimpanan hasil panen dan resi gudang dari PT Pegadaian; serta tahap Pasca Panen dimana pada tahapan ini dilakukan penjualan dan distribusi hasil tani yang merupakan wujud sinergi Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia Pangan.

Selain itu, Menteri Rini juga menyaksikan penandatangan MoU antara BUMN dengan Mitra BUMDes Nusantara (MBN). Menurut Rini, BUMDes merupakan bentuk kepedulian Kementerian BUMN, melalui BUMN, dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian desa. “Kami melihat, kesejahteraan masyarakat Indonesia akan tercapai kalau bisa sejahterakan desa,” ujar Rini. Karena itu, Menteri Rini menambahkan, pihaknya mendorong BUMN untuk lebih peduli ke desa. Caranya, antara lain dengan melakukan kerja sama dengan BUMDes di desa-desa di seluruh Nusantara.

Sebagai informasi, saat ini tercatat ada 78 ribu desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah BUMDes per akhir 2017 mencapai 22 ribu unit.Program BUMDes yang telah dimulai pelaksanaannya pada 2017 ini juga merupakan bentuk pembelajaran agar usaha-usaha di desa bisa melakukan kegiatannya dengan mengedepankan prinsip korporasi. Dengan program ini, mitra usaha BUMN di desa bisa melakukan aktivitas usaha yang produktif, sesuai dengan potensi terbesar di desa tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Rini juga melakukan peresmian Kantor MBB Sliyeg. Sebagai informasi, MBB Sliyeg terletak dekat dengan Balai Desa Sliyeg bekerja sama dengan 14 desa dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 60 ribu jiwa diatas luas lahan sebesar 4rb Ha dengan hasil produksi padi sebanyak 45rb ton/tahun. Di MBB Sliyeg terdapat 1 BUMDes Bersama kecamatan dan 14 BUMDes dengan 14 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang terdiri atas 127 Poktan dan 7 ribu petani. MBB merupakan korporasi yang dikelola secara ringkas dan menguntungkan dengan menyediakan layanan yang bertujuan untuk mendukung kemajuan dan kemakmuran petani. Jenis layanan MBB antara lain pembiayaan (KUR/Non KUR), penyaluran pupuk, dan marketplace holtikultura dengan pelanggan utama petani dan BUMDes.

Pada tingkat pusat, BUMN Pangan, Logistik dan Keuangan bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Sosial, Pemda dan MBN Kabupaten akan memberikan bantuan dan layanan pada MBB di tingkat kecamatan yang akan berkoordinasi dengan Gapoktan dan BUMDes Bersama untuk memberikan sewa alsintan, pendampingan dan pinjaman guna mendukung petani di tingkat desa melalui harga sarana produksi pertanian (saprotan), kemudahan kredit usaha, serta asuransi usaha tani. Skema korporatisasi ini diharapkan dapat berdampak pada harga jual gabah, jual awal dan perbaikan pengolahan pertanian.

(Dny)

 

LEAVE A REPLY