Konsistensi jokowi Diuji Soal Rangkap Jabatan.

0
59

Jakarta,Nawacita.co ‐‐ Konsistensi Presiden Joko Widodo soal larangan rangkap jabatan Menteri Kabinet Kerja dengan jabatan di partai politik kini tengah diuji. Boleh jadi Jokowi menghadapi dilema dihadapkan pada komitmen menjaga etika, atau mengamankan keuntungan politik di balik rangkap jabatan anak buahnya.

Dilema itu disuguhkan kepada Jokowi usai terpilihnya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar dan majunya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Rangkap jabatan bagi pembantu Jokowi memang tidak menabrak regulasi hukum yang ada. Namun hal itu tidak sejalan dengan komitmen politik Jokowi saat hendak membentuk Kabinet Kerja.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Jokowi harus konsisten terhadap komitmen yang ia pegang selama ini.

“Sekali tidak dibolehkan, harus tetap ditegakkan. Memegang komitmen terhadap isu ini penting, tidak boleh plinplan,” kata Siti saat dihubungi  Selasa (26/12).

Menurutnya, hal ini lebih terkait dengan etika politik ketimbang masalah hukum. Terlebih, lanjut dia, Jokowi sudah membangun tradisi politik yang baik dengan melarang para pembantunya merangkap jabatan.

Rangkap jabatan menteri dan pimpinan partai politik, kata Siti, akan menimbulkan efek-efek negatif bagi pemerintahan. Garis batas sebagai menteri dan perangkat partai akan sangat tipis dan beririsan.

Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Efek ke depannya, kepercayaan publik akan menurun terhadap pemerintah.

(Cnn)

LEAVE A REPLY