Sri Mulyani ‘Alergi’ Tax Amnesty Djilid II

0
58
Menkeu Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani

Jakarta, NawacitaMenteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan PMK 165/PMK.03/2017 yang merupakan revisi Permenkeu 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Secara garis besar, peraturan ini menegaskan adanya perlakukan perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang secara sukarela mengungkapkan harta yang belum pernah dilaporkan.

Ada dua yang diatur dalam PMK 165 yang berlaku efektif 20 November 2017, yakni kemudahan bagi wajib pajak (WP) untuk mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Final, serta prosedur perpajakan bagi WP yang masih ingin melaporkan aset tersembunyi dan belum tercatat dalam SPT Tahunan.

Untuk hal pertama, wajib pajak tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas dan cukup menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama aset tanah atau bangunan yang diungkap dalam program amnesti pajak.

Dengan demikian, wajib pajak yang semula harus mengurus Surat Keterangan Bebas PPh Final di KPP dengan persyaratan berlaku, hanya cukup menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Sedangkan untuk hal kedua, adanya pengungkapan aset sukarela dengan tarif pajak final untuk memberikan kesempatan bagi seluruh wajib pajak yang belum melaporkan harta sepenuhnya dalam SPT Tahunan 2015 maupun Surat Pernyataan Harta pada program amnesti pajak.

Pengungkapan harta ini harus dilakukan, sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

Salah satu alasan dari penerbitan peraturan ini karena jumlah peserta amnesti pajak masih jauh dari potensinya yaitu baru menyasar sekitar 972.530 Wajib Pajak dengan deklarasi sebesar Rp4.881 triliun. Jelas dalam beleid ini (PMK 165), pemerintah memberikan relaksasi kepada WP terkait program Tax Amnesty.

Sri Mulyani, mengatakan, PMK 165/PMK.03/2017, diharapkan bisa mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. “Ini adalah kesempatan untuk menumbuhkan kepatuhan dan memberikan keyakinan bahwa patuh itu lebih baik,” kata Sri Mulyani dalam sosialisasi PMK 165 di Jakarta, akhir November 2017.

Dia mengatakan, penerbitan peraturan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat agar tidak terkena sanksi dari otoritas pajak.

Namun, bagi wajib pajak yang masih abai terhadap pelaksanaan hukum dari peraturan terkait perpajakan, otoritas pajak tidak segan-segan untuk menerapkan denda yang berat, apabila ditemukan aset yang belum dilaporkan. “Kami tidak akan segan-segan menerapkan sanksi tersebut, karena itu sudah disampaikan dalam UU Pengampunan Pajak dan sudah disampaikan berulang-ulang,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, kebijakan ini bukan merupakan amnesti pajak jilid II, karena program tersebut sudah berakhir sejak 31 Maret 2017 dan proses pemeriksaan kepada Wajib Pajak terus berlangsung.

Terkesan kuat, Sri Mulyani keberatan risih dengan munculnya pandangan bahwa PMK 165 merupakan Tax Amnesty Djilid II. Kabarnya, Sri Mulyani alergi dengan istilah Tax Amnesty yang dipelopori Bambang Brodjonegoro yang sekarang menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Alhasil, sang menteri ngebet merotasi internal DJP, termasuk Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang memang pensiun di Desember ini.

inlh

LEAVE A REPLY