Istana Pastikan Tidak Ada Aturan Khofifah Mundur dari Mensos

0
101
Johan Budi dan Presiden Joko Widodo di Istana.

Jakarta, nawacita – Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa sudah mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang. Lantas apakah Khofifah harus mundur atau cuti untuk mengikuti kontestasi politik itu?

Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menegaskan, hingga hari ini Khofifah belum membahas secara resmi dengan Presiden Jokowi soal Pilkada Jatim. Karena itu, belum bisa dipastikan apakah Jokowi ingin Khofifah fokus sebagai Menteri Sosial atau di Pilkada Jatim 2018.

“Memang surat sudah disampaikan melalui Pak Mensesneg, tetapi Pak Presiden belum bertemu secara langsung dengan Bu Khofifah membicarakan tentang hal ini,” kata Johan Budi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

 

Johan mengatakan, secara lisan memang Khofifah pernah menyampaikan niatnya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun, pertemuan resmi antara keduanya belum terlaksana.

“Secara lisan, memang pernah disampaikan ya keinginan itu beberapa waktu yang lalu. Kemudian semakin mengerucut sinyal bahwa Bu Khofifah akan maju Pilgub Jawa Timur itu juga sudah dibaca di media-media yang menulis tentang itu. Lalu apakah Bu Khofifah sudah secara resmi bertemu Presiden dan apa sikap Presiden? Nah itu yang belum bisa disampaikan karena saya belum dapat informasinya,” jelas Johan.

Johan mengaku sudah berkomunikasi dengan Khofifah mengenai masalah ini. “Katanya (Khofifah) mau menyampaikan langsung kepada Presiden,” katanya.

Terkait dengan aturan apakah Khofifah harus cuti atau mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial untuk ikut Pilkada Jatim, Johan belum bisa memastikan. Sebab, tidak ada aturan khusus yang mengatur persoalan itu.

“Memang kalau kita mengacu pada pengalaman yang dulu kan belum pernah ada menteri yang maju ke Pilgub. Kan belum pernah ada. Yang kedua, UU tentang kementerian negara juga tidak diatur. Yang ketiga di UU Pilkada sepertinya tidak diatur. Dia hanya mengatur UU Pilkada itu anggota DPR, DPD, DPRD, kalau enggak salah ya. Kalau dia maju. Mungkin dikonfirmasi ke pakar hukum,” kata Johan.

“Nanti apakah Bu Khofifah akan mundur memilih running di Pilgub atau tidak, saya belum tahu. Tapi dari statement-nya Pak JK kan memberikan saran sebaiknya salah satu ya. Pak Wapres menyampaikan sebagainya memilih salah satu. Apakah running di Pilgub, atau tetap jadi Mensos,” tambah Johan. bdo

LEAVE A REPLY