Kosgoro1957 Kecewa Keputusan DPP Soal Pilgub Jatim dan Setnov

0
1315
Yusuf Husni Ketua PDK Kosgoro1957 Jatim - Nawacita

SURABAYA, nawacita – Bibit-bibit kekecewaan terus menyebar di internal Partai Golkar pasca musibah politik ditangkapnya Ketua Umum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini rasa kecewa ditunjukkan seluruh kader Golkar yang tergabung dalam Kosgoro 1957 Jawa Timur. Keputusan rapat pleno DPP tidak tegas terhadap status Ketua Umum Setnov dan Keputusan rekom Pilgub Jatim kepada Khofifah-Emil dituding tidak mendengarkan suara dari bawah.

 

Yusuf Husni, Ketua PDK Kosgoro 1957 Jawa Timur mengaku sudah berkali-kali menyampaikan masukan secara resmi ke DPP Partai Golkar. Namun tak pernah direspon dengan baik. Sehingga Kosgoro1957 pun mengibarkan bendera setengah tiang dan baliho bertuliskan tiji tibeh sindkatan dari mati siji mati kabeh (jatuh satu jatuh semua, red). “Mulai hari ini kita pasang pesan tiji tibeh itu dan bendera setengah tiang di jalan protokol seluruh Jawa Timur,” ucap Yusuf Husni penuh kecewa, Jumat (24/11).

salah satu baliho dan bendera setengah tiang Kosgoro1957 Jatim yang terpasang di Bunderan Dolog Jl A Yani Surabaya, mulai tadi malam (23/11).
salah satu baliho dan bendera setengah tiang Kosgoro1957 Jatim yang terpasang di Bunderan Dolog Jl A Yani Surabaya, mulai tadi malam (23/11).

Diterangkan Yusuf, dalam kontestasi Pilgub Jatim ini, posisi Partai Golkar jatim tidak menguntung secara politis. Karena tidak bisa mempertanggung jawabkan 5 calon yang sudah mendaftar resmi. Seperti Saifullah Yusuf, Ridwan Hisjam, Istu Hari Bagio, Nurwiyatno dan Syafiin. DPP tiba-tiba memberikan rekom kepada Khofifah-Emil Dardak yang tidak pernah mendaftar ke DPD PG Jatim. “Secara etika, mereka (Khofifah-Emil) mampir ke kantor Golkar Jatim saja tidak pernah, tapi kok tiba-tiba direkom,” ucap kesal Yusuf. “Mengusung Khofifah itu mencederai calon yang sudah daftar dan tidak nguwongke Golkar Jatim, menginjak kantor Golkar saja tidak pernah,” imbuhnya lagi.

Dijelaskan Yusuf, Kosgoro 1957 (K57) sudah pernah mencoba menjembatani masalah ini. Ketika menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Jatim sempat mengundang Khofifah sebagai pembicara di kantor DPD Golkar Jatim dengan surat resmi. Tetapi Khofifah tidak hadir dan tidak memberikan jawaban yang jelas. “Berarti tidak membutuhkan Kosgoro. Jadi, disini Kosgoro memilih sikap tidak ada urusan dengan pilgub Jatim dan calon gubernur yang ditetapkan DPP Partai Golkar,” papar Yusuf yang dikenal memiliki ratusan ribu kader loyal Kosgoro di Jawa Timur ini.

 

Akibat lain keputusan DPP itu, kata Yusuf, Lima calon yang sudah mendaftar ke DPD I bakal punya dampak politis bagi partai Golkar. Karena dari para pendaftar itu beberapa bulan terakhir ini telah kontribusi besar terhadap peningkatan popularitas dan elektabilitas Partai Golkar serta kepercayaan masyarakat ikut naik. “Karena para calon itu punya jaringan dan pendukung sendiri-sendiri, Golkar mendapat manfaatnya,” tambah Yusuf.

 

Tapi sayangnya, sampai hari ini, belum ada keputusan apapun terhadap para calon yang daftar itu. Ini terbukti banner baliho 5 kandidat calon gubernur yang daftar itu masih terpasang di 38 kab kota. Sedangkan DPP dengan begitu enaknya merekom Khofifah-Emil dengan cara mekanisme yang baik dan santun. “Sesuatu yang awalnya dilakukan dengan cara tidak baik, biasanya hasilnya juga tidak baik,” ingat wakil ketua DPD PG Jatim ini.

Dengan demkian, Kosgoro 1957, kata Yusuf, tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan DPP Partai Golkar terkait cagub yang diusung. Karena ini menyangkut pertanggung jawaban golkar kepada public yang sudah diikuti 5 orang pendaftar dan mau diapakan para kandidat itu. “Apalagi ada dua kader terbaik Kosgoro Ridwan Hisjam dan Estu Bagio yang ikut mendaftar resmi, sudah membantu popularitas Golkar, tapi tidak diperlakukan layaknya kandidat cagub,” pungkas Yusuf.

 

Persepsi Golkar Semakin Negatif

Sikap seruppa juga ditunjukkan Kosgoro 1957 terhadap keputusan Pleno DPP PG soal status Ketua Umum Setya Novanto yang kini sudah berada di dalam tahanan KPK. Kosgoro merasa makin prihatin dengan hasil rapat pleno yang menyesatkan dan cenderung melindungi orang yang bermasalah. Ini berarti Golkar tidak patuh pada TAP MPR No 6-8/2001. “Karena disitu jelas, pejabat negara yang menyangkut masalah hukum, apalagi sampai ditahan, harus mundur. dan ternyata hal ini tidak dilakukan sehingga persepsi publik terhadap partai Golkar menjadi sangat negatif,” jelas Yusuf yang akhirnya memutuskan untuk menunjukkan rasa prihatin dengan mengibarkan bendera setengah tiang itu.

 

Solusinya, kata Yusuf yang dikenal sangat vocal ini, keputusan semena-mena soal pilgub Jatim akibat dari perilaku kebijakan politik DPP harus segera disikapi serius. Tidak ada kata lain harus ada perubahan yang mendasar dengan melaksanakan Munaslub dan SN harus patuh terhadap ketentuan hukum yang sudah ditetapkan untuk mengundurkan diri. “Apabila ini dilakukan Partai Golkar akan terselamatkan,” cetusnya. bdo

 

LEAVE A REPLY