Polri Butuh Anggaran Rp2,6 Triliun untuk Bentuk Densus Tipikor

0
33
Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10)

Jakarta,Nawacita.co  — Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sudah mengkalkulasi anggaran untuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Pembentukan Densus Tipikor membutuhkan anggaran sekitar Rp2,6 triliun.

“Jadi, total semua lebih kurang Rp2,6 triliun,” kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017.

Tito memaparkan, anggaran tersebut rencananya bakal digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp786 miliar dan operasional sebesar Rp359 miliar. Sementara, anggaran paling besar yakni untuk belanja modal sebesar Rp1,55 triliun.

Jenderal bintang empat itu menuturkan, Densus Tipikor Polri akan dipimpin perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal. Nantinya, kedudukan Kepala Densus Tipikor berada langsung di bawah kendali Kapolri.

Densus Tipikor Polri rencananya diisi 3.560 petugas. Mereka akan ditempatkan di 33 satuan tugas di seluruh wilayah Indonesia yang terbagi menjadi 6 Satgas tipe A, 14 Satgas tipe B, dan 13 Satgas tipe C.

Polri, lanjut Tito, juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menindaklanjuti pembentukan Densus Tipikor Polri. Ia mengklaim telah menyampaikan pembentukan Densus Tipikor ke Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna pemerintah dua bulan lalu.

“Kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Bapak presiden untuk menyampaikan paparan dalam ratas yang diikuti oleh Kementerian/Lembaga. Ini sedang kami tunggu waktunya,” ungkap mantan Kepala Densus 88 ini.

Bekas Kapolda Metro Jaya itu juga memohon kepada Komisi III agar segera bersurat dengan pemerintah. Hal ini agar pembentukan Densus Tipikor Polri bisa langsung terlaksana.

“Mohon juga dukungan pada saat nanti rapat dengan pemerintah untuk pemenuhan anggaran sarana dan prasarana,” tandas dia. ( lP )

LEAVE A REPLY