Maklumat MA Soal Pecat Hakim OTT, PN Tanjungkarang Rapat Besar

0
48
Waka PN Riza Fauzi Memberi Penjelasaan Soal Maklumat MA Hakim Dipecat Jika Terjaring OTT.

BANDAR LAMPUNG,Nawacita.co — Pengadilan Negeri, Kelas 1A, Tanjungkarang akan bertindak tegas bila ada pegawainya terjaring Oprasi Tangkap Tangan (OTT). Hal itu disampaikan Wakil Kepala Pengadilan setempat Riza Fauzi seusai menggelar rapat dengan seluruh hakim dan pegawai pengadilan Selasa (10/10/2017) petang.

Riza menegaskan bakal ada sanksi pememecat jika ada pegawainya  terjaring OTT.  Hal itu pun dituangkan dalam Maklumat 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Mahkamah Agung Hatta Ali.

Pemantauan Lampost.co, tapat tertutup itu dihadiri oleh puluhan pegawai dari hakim hingga panitera di ruang Garuda PN Tanjungkarang. Rapat dipimpin Wakil Ketua PN Tanjungkarang Riza Fauzi.
Seusai rapat Riza mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk tidak berbuat perilaku koruptif di lingkup lembaga peradilan tersebut.

Menurutnya, sudah dijelaskan dari Mahkamah Agung jika ada yang terkena OTT sanksi tidak ditoleransi yaitu pecat. Sebagai salah satu unsur pimpinan, maka Ketua PN Tanjungkarang dan wakil ketua PN Tanjungkarang bertanggung jawab terhadap pengawasan kepada hakim dan pegawai.

Menurutnya, apabila ada oknum hakim yang terjaring OTT kemudian dari hasil penyelidikan Mahkamah Agung (MA) ditemukan tidak adanya pengawasan terhadap hakim maka unsur pimpinan secara berjenjang juga akan bertanggung jawab.

Terkait pengawasan, Riza mengatakan untuk di lingkup Pengadilan Negeri, maka yang menjadi unsur pengawas adalah langsung ketua PN dan Wakil Ketua PN. Sementara untuk dilingkup Pengadilan Tinggi ada badan pengawas (bawas).

“Bawas sendiri merupakan satker yang bertugas mengawasi hakim-hakim agar sesuai dengan kode etik profesi. Satu tingkat diatas Bawas ada pengawasan dari MA yakni kamar pengawas hakim,” kata Waka PN ini.

Selama ini PN Tanjungkarang sudah menjalankan pengawasan terhadap hakim dan pegawai. Seperti yang berperkara tidak boleh bertemu dengan hakim baik di pengadilan atau diluar.

Selain itu, kata Riza, pihaknya juga mewajibkan seluruh hakim melaporkan harta kekayaan kepada KPK setiap tahun. Tidak hanya hakim tapi juga termasuk panitera pengganti dan seluruh pegawai sekarang juga lapor berdasarkan surat edaran MA. “Kalau tidak melaporkan LHKPN ke KPK maka pihaknya akan memberikan teguran kepada pihak terkait bahkan melaporkannya ke Badan Pengawasan,” katanya (LP)

LEAVE A REPLY