Kasus Bayi Debora, KPAI Sarankan Ada Badan Pengawas RS

0
67
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Jakarta, Nawacita Belajar dari kasus kematian bayi Debora, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyarankan pemerintah untuk membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.

Latar belakang dari adanya saran pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit ini memberikan pengaduan terkait keluhan dan masukkan rumah sakit dari masyarakat.

“Jadi, masyarakat bisa melakukan pengaduan terhadap layanan rumah sakit. Adanya pengaduan ke Badan Pengawas Rumah Sakit ini juga sebagai bentuk jaminan layanan kesehatan yang ramah anak (sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti kematian bayi Debora),” kata Retno Listyarti dari Komisioner KPAI Bidang Pendidikan saat konferensi pers soal kematian bayi berinisial ‘D’ di Kantor KPAI, Jakarta, ditulis Kamis (14/9/2017).

Lebih lanjut, Badan Pengawas Rumah Sakit ini berada di tiap kabupaten/kota.

Layanan yang ramah anak

Menanggapi kasus kematian bayi Debora, KPAI berharap adanya ketersediaan layanan kesehatan yang baik untuk anak–layanan ramah anak.

Retno juga menambahkan, sebaiknya seluruh rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, menjalankan fungsi sosial dengan mengutamakan penanganan terbaik terhadap pasien gawat darurat.

KPAI sangat menyayangkan, pihak RS Mitra Keluarga Kalideres batal hadir saat konferensi pers soal kematian bayi ‘D’, kemarin.

Pihak RS Mitra Keluarga menunda kehadiran. Rencananya,  KPAI akan memanggil kembali pihak RS Mitra Keluarga Kalideres pada Senin depan (18/9).

lpt6

LEAVE A REPLY