Ketua KPK Harus Belajar Hukum Lagi Biar Tak Asbun

0
41
Anggota Pansus Hak Angket DPR untuk KPK, Eddy Kusuma Wijaya
Anggota Pansus Hak Angket DPR untuk KPK, Eddy Kusuma Wijaya

Jakarta, Nawacita Anggota Pansus Hak Angket DPR untuk KPK, Eddy Kusuma Wijaya mengatakan Ketua KPK Agus Rahardjo harus belajar lagi memahami hukum lantaran mengancam anggota Pansus KPK yang akan dijerat pasal obstruction of justice.

“Kalau benar ada pernyataan Ketua KPK seperti itu, saya sangat menyesalkan Bapak Agus mengatakan demikian. Beliau berarti tidak mengerti dan tidak memahami masalah hukum. Ketua KPK perlu belajar memahami hukum dulu kali ya,” katanya kepada INILAHCOM, Senin (4/9/2017).

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan Pansus Angket DPR itu merupakan konstitusi negara UUD 1945, kemudian DPR disamping punya hak angket juga memiliki hak imunitas untuk bicara dan bertindak sesuai Undang-undang yang berlaku yaitu UU MD3.

“Selaku Ketua KPK beliau seorang negarawan, ngomong jangan asal asbun, malu saya dengarnya. Kalau seseorang sudah jadi anggota DPR itu banyak aturan dan hak yang melekat melindunginya, seperti hak protokoler panggilannya anggota dewan yang terhormat, hak imunitas, hak angket dan lainnya. Tak semudah itu Ketua KPK berbuat semaunya,” ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Di samping itu, mantan Purnawirawan Jenderal Bintang Dua Polri ini mempertanyakan tindakan pansus apa yang disebut oleh Ketua KPK menghalang-halangi tugas KPK dalam penegakan hukum. Padahal, selama ini Pansus Angket mendorong KPK dalam proses penegakan hukum asal berjalan pada koridor hukum yang berlaku.

“Pansus Angket DPR adalah sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap KPK dengan 4 objek penyelidikan yaitu tentang kelembagaan KPK, kewenangan KPK, pengelolaan SDM dan pengelolaan anggaran KPK itu sendiri,” jelas dia.

Ternyata, kata dia, selama proses penyelidikan Pansus Angket KPK menemukan beberapa indikasi pelanggaran sehingga hal tersebut yang perlu dikritisi untuk melakukan perbaikan guna menguatkan KPK.

“Ini DPR sesuai perintah konstitusi,” tandasnya.

Untuk diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan upaya itu diambil karena tindakan yang dilakukan Pansus Angket KPK selama ini dianggap menghambat penegakan hukum yang tengah dilakukannya, terutama dalam kasus korupsi e-KTP.

“Kami sedang mempertimbangkan, misalnya kalau begini terus (pasal) obstruction of justice bisa saja kami terapkan. Karena kami sedang menangani kasus besar yang terus dihambat,” kata Agus.

Ia menjelaskan pasal yang mengatur obstruction of justice tertuang dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun bunyi Pasal 21 itu adalah setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

inilh

LEAVE A REPLY