Dana Haji Untuk Pembangunan, ISBIR : Jokowi Harus Ijin Jamaah

0
177
CEO Isbir Travel Haji dan Umroh H. Fauzi Mahendra

 

SEMARANG, Nawacita – Rencana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginvestasikan  dana haji untuk pembangunan infrastruktur ditanggapi keras oleh jamaah haji. Karena hal ini menyangkut urusan dana milik umat yang digunakan untuk urusan ibadah.

 

Menanggapi rencana tersebut, Fauzi Mahendra salah satu penyelengara travel haji dan umroh berpendapat, pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam penggunaan dana haji untuk kepentingan lain diluar ibadah. “Dana haji itu bukan pemerintah yang punya, tapi itu milik umat yang seharusnya dijaga, bukan digunakan untuk kepentingan yang lain. Menurut kami pemerintah harus hati-hati,” kata Fauzi CEO Isbir Travel Haji dan Umroh saat ditemui di sela-sela Musda HIPMI Jawa Tengah di Semarang, Minggu (30/7).

 

Fauzi yang juga Wakil Ketua Umum BPD Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh (Amphuri) Jawa Timur ini mengusulkan kepada Presiden agar mengajak bicara seluruh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) seluruh provinsi di Indonesia. “Presiden Jokowi harus bertanya kepada KBIH yang punya jamaah haji dari seluruh Indonesia. Apakah rela (calon jamaah haji) dana nya dipakai untuk infrastruktur,” kata Fauzi.

 

Ketua Hubungan Internasional BPD HIPMI Jatim ini juga menyebut, Presiden harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan konsep ekonomi syariah ketika mengalokasikan anggaran haji yang totalnya mencapai Rp 100 Triliun lebih untuk infrastruktur. “Kalaupun akhirnya harus menggunakan dana haji, beberapa jamaah haji yang sudah komunikasi dengan saya, berharap yang dipakai cukup 50% saja,” usulnya.

 

Alasannya, jika dana haji itu dipakai lebih dari 50%, bisa berdampak pada saat dana itu diperlukan untuk urusan haji menjelang pemberangkatan. Karena belum jelas, dana haji itu dipakai dalam jangka waktu berapa lama. “Jamaah haji harus mendapatkan jaminan dari Presiden, bahwa dananya itu aman, meskipun dipinjam dulu oleh pemerintah untuk Infrastruktur,” imbuhnya.

Selain itu, Fauzi juga berharap ada skema prioritas penggunaan biaya haji untuk meningkatkan dan upgrade fasilitas pelayanan jamaah di tanah suci yang lebih bagus. Baik itu ugrade fasilitas hotel yang ada di Madinah dan Makkah. “Jadi penggunaan dana haji itu punya nilai manfaat bagi jamaah saat berada di Arab Saudi, dan cara seperti sudah dilakukan oleh negara Malaysia,” ungkap pengusaha muda ini.

 

Presiden Jokowi sebelumnya ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah pasti mendapatkan keuntungan seperti jalan tol dan pelabuhan.

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan, BPKH siap menjalankan instruksi Presiden. “Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, 80 persen (dari total dana haji),” kata Anggito seusai dilantik sebagai Anggota BPKH oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/17). bdo

 

LEAVE A REPLY