Anggota DPRD Mojokerto Diperika KPK

0
66
Jubir KPK Febri Diansyah
Jubir KPK Febri Diansyah

Jakarta, NawacitaPenyidik KPK memanggil anggota DPRD Mojokerto Riha Mustafa. Sedianya, dia akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengalihan anggaran Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017.

“Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka UF (Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruk),” kata Jubir KPK Febri Diansyah, Jakartaa, Jumat (28/7/2017).

Selain itu, penyidik juga memanggil saksi lain. Yakni Mokhamad Effendy, Sekretaris DPRD Kota Mojokerto. Dia juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama.

Dalam penyidikan kasus ini, kemarin KPK sudah memanggil Wali Kota Mojokerto dan Sekda Mojokerto sebagai saksi kasus suap pengalihan anggaran Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017 untuk tersangka Umar Faruq (UF).

Diketahui dalam kasus suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto sejumlah Rp 13 milyar tahun anggaran 2017 itu KPK telah menetapkan 4 tersangka.

Keempat yakni Ketua DPRD Mojokerto, Purnomo dan dua wakilnya, yakni Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kepala Dinas PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto.

Penetapan tersangka itu berawal dari OTT yang dilakukan Satgas KPK di Mojokerto dan Satgas memeriksa mereka secara intensif hingga penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

Wiwiet Febryanto memberikan suap kepada jajaran pimpinan DPRD Kota Mojokerto setelah terjadi kesepakatan akan memberikan komitmen fee sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan pengalihan anggaran
tersebut.

Atas perbuatannya Wiwiet selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan penerima suapnya tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto yakni Purnomo, Umar Faruq, dan Abdullah Fanani disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: inilah

LEAVE A REPLY