Jaksa Agung Ingin Ormas yang Sudah Sesuai Pancasila Tak Khawatir

0
45
Jaksa Agung HM Prasetyo
Jaksa Agung HM Prasetyo

Jakarta, Nawacita – Pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Ormas dan telah membubarkan HTI karena dianggap anti-Pancasila. Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan ormas yang sudah sesuai dengan Pancasila maka tak perlu khawatir.

“Itu langkah yang paling tepat dan paling baik di saat bangsa tengah menghadapi gangguan dari pihak-pihak yang cenderung justru ingin merongrong tapi ingin mendegradasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Prasetyo, di Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2017).

Menurut Prasetyo, jika ada ormas anti-Pancasila yang berencana ingin memecah belah atau mengganti falsafah NKRI harus segera dihentikan. Dirinya meyakini jika UU yang ada dinilai tidak memadai, diterbitkannya Perppu merupakan langkah yang tepat.

“Ketika UU-nya dinilai tidak memadai, tentunya diperlukan langkah-langkah lain yang tentu langkah hukum juga, makanya diterbitkan Perppu,” lanjutnya.

Meski begitu, Prasetyo belum mengetahui jumlah ormas yang dinilai anti-Pancasila. Dirinya berharap kepada ormas yang telah berjalan baik dengan nilai-nilai Pancasila untuk tidak khawatir.

“Kita tidak bisa mengatakan berapa-berapanya, kita lihat saja di lapangan nantinya kita tidak bisa mengatakan ini radikal ini tidak. Tapi kita harapkan ormas-ormas yang baik-baik untuk tidak perlu khawatir atau takut. Tapi kalau mereka menyimpan agenda sendiri yang bertentangan dengan Pancasila dan mendegradasi NKRI tentunya harus dilakukan penindakan yang sama,” jelas Prasetyo.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung akan memberikan masukan dan ikut mengkaji suatu ormas apakah dinilai bertentangan dengan nilai dasar negara. Nantinya sanksi terhadap ormas diberikan setelah ada penelitian dari lembaga yang mengeluarkan izin yaitu Kementerian Hukum dan HAM.

“Kalau nanti diperlukan data-data masukan lain termasuk dari pihak kejaksaan ya akan kita berikan, apakah ada pelanggaran hukum, ujaran atau sikap tindakan yang nyata-nyata memang itu bertentangan Pancasila atau mengubah tatanan negara,” kata Prasetyo pada Jumat (14/7) lalu.

Sumber: detik

LEAVE A REPLY