Demokrat Beberkan Alasan Tolak Presidential Threshold Dalam Sidang Paripurna

0
97
Sidang Paripurna revisi UU Pemilu
Sidang Paripurna revisi UU Pemilu

JAKARTA, Nawacita – Sidang paripurna pengambilan keputusan isu krusial dalam RUU Pemilu berlangsung hangat meski baru dimulai. Fraksi Demokrat telah melabuhkan pilihannya pada paket B, di mana presidential threshold ditetapkan 0%.

“Berkaitan dengan ketentuan ambang batas 20%-25%, Fraksi Demokrat berpendapat tidak ada relevansinya untuk dilakukan pen‎gaturannya dalam RUU Pemilu. Untuk itu kami secara tegas menolak penentuan besaran ambang batas pencalonan presiden,” kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Benny K Harman, dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Alasan pertama, Demokrat berpandangan penerapan presidential threshold ‎dalam Pemilu 2019 tidak sesuai dengan hukum, logika dan akal sehat. Sebab, hasil pileg dan pilpres 2014 sudah digunakan hingga menghasilkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Presidential threshold 20%-25% justru masuk akal diterapkan ketika pemilu digelar secara tidak serentak. Contohnya riilnya ketika tahun Pemilu 2014 lalu. Alasan kedua, ketentuan presidential threshold dengan ambang batas tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pileg dan pilpres 2019 digelar serentak.

“Karena diadakan serentak, sesuai putusan MK maka seharusnya tiap parpol peserta Pemilu 2019 memiliki hak yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presidennya,” tutur Benny.

Demokrat berpendapat penerapan presidential threshold sangat diskriminatif karena membeda-bedakan status dan kedudukan setiap parpol peserta pemilu, khususnya yang berkaitan dengan hak mengajukan capres dan cawapresnya. Alasan ketiga, Demokrat berpandangan parpol peserta Pemilu 2019 tidak hanya berasal dari parpol yang ikut Pemilu 2014 saja, melainkan ada parpol yang baru menjadi peserta pemilu.

Karena itu, bagi partai berlambang Mercy tersebut, hasil pileg 2014 yang digunakan sebagai rujukan untuk Pilpres 2019 sangat jelas akan membatasi hak parpol yang pada 2019 baru menjadi peserta pemilu. “Ketentuan tersebut amat jelas sekali telah merugikan hak konstitusional parpol peserta Pemilu 2019 untuk mengajukan capres dan cawapresnya,” kata Benny.

Alasan keempat, Demokrat memandang bahwa penerapan presidential threshold sebesar 20%-25% ditengarai terkandung maksud atau niat untuk membatasi dan menutup peluang bagi munculnya figur-figur alternatif dalam kontestasi Pilpres 2019. “Pilihan rakyat dibatasi sehingga rakyat yang berdaulat menjadi apatis dalam Pemilu,” ucapnya.

Alasan kelima, Demokrat menilai RUU Pemilu sejatinya harus mendorong munculnya calon-calon pemimpin alternatif agar persaingan dalam demokrasi elektoral semakin meningkat dan semakin baik, termasuk partisipasi dan kualitasnya. Benny melanjutkan, demokrasi yang mempersempit pilihan rakyat apalagi untuk menutup terjadinya persaingan sehat dalam Pemilu jelas akan gagal menghasilkan pemimpin yang berkualitas dengan dasar legitimasi yang kuat dari rakyat.

“Ingat, dalam kehidupan demokrasi, rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang memimpin pemimpinnya, dan bukan partai politik,” ujar Benny.

Alasan keenam, Demokrat menilai apabila hasil pileg 2014 dipergunakan kembali dalam menentukan presidential threshold, maka siklus pergantian kepemimpinan nasional bukan lima tahunan, tetapi 10 tahunan. Alasan ketujuh, Demokrat menegaskan hukum pemilu yang didesain sekarang hendaknya mampu mendorong terjadinya penguatan sistem presidential, di mana presiden tidak disandera oleh parpol pendukungnya, sehingga sulit memenuhi janji-janji politiknya dalam kampanye.

“Putusan MK secara expresis verbis memerintahkan pileg harus serentak dengan pilpres pada intinya dimaksudkan untuk memperkuat presiden dalam sistem presidensiil multipartai tanpa tersandera oleh kepentingan parpol pendukungnya,” tutur Benny.

Alasan kedelapan, Demokrat berpandangan ketentuan menggunakan hasil pilpres 2014 sebagai syarat parpol mengajukan capresnya pada Pemilu 2019 merupakan kontradiksi (contradictio in terminis) dengan putusan MK yang intinya pileg dan pilpres secara mandatory harus diadakan serentak. “Itu terkandung maksud tidak ada lagi ambang batas pencapresan dalam Pilpres 2019 karena pileg dan pilpres tersebut dilaksanakan serentak,” kata Benny.

Karena itu, Demokrat ‎ memandang usulan presidential threshold 20%-25% merupakan sebuah kekeliruan atau kesesatan cara pikir yuridis yang harus segera diluruskan sebelum bangsa dan negara ini jatuh ke dalam kondisi yang disebut dengan constitutional fallacy.

Sumber: okezone

LEAVE A REPLY