Penerapan Aturan Angkutan Online Tak Timbulkan Gejolak

0
95
ilustrasi

Jakarta, Nawacita– Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengapresiasi semua pihak dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau dikenal angkutan online.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub Pudji Hartanto mengatakan, berdasarkan pemantauan, penerapan aturan tersebut tanpa menimbulkan gejolak. “Kita terus melakukan komunikasi dan dialog dengan seluruh pihak sejak diberlakukannya PM 26. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah mendukung penerapan angkutan khusus atau online,” tegas Pudji di Jakarta, Selasa (18/7).

Sebagaimana diketahui, penerapan PM 26 Tahun 2017 mencakup tiga hal pokok yaitu tarif batas atas dan batas bawah, kuota, dan STNK. Aturan itu mulai diberlakukan sepenuhnya pada 1 Juli 2017.

Penerapan tarif batas atas dan bawah ditetapkan bersama antara Kemhub dengan pihak terkait melalui perhitungan komponen biaya langsung maupun tidak langsung. Prinsipnya, Kemhub berusaha membuat industri ini sehat serta tidak memikirkan jangka pendek (short term). “Kami ingin pengemudi mendapatkan harga dan nilai yang dibawa ke rumah dengan wajar. Apabila terlalu rendah, pengemudi akan jadi korban,” papar Pudji.

Menurut dia, dengan tarif wajar, akan ada keseimbangan sehingga keberlangsungan operasional bisa terjaga dan kompetisi berlangsung sehat.

Pudji menjelaskan, tarif yang diberlakukan dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali dengan batas atas Rp 6.000 per km dan tarif batas bawah Rp 3.500 per km. Sedangkan wilayah II Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua tarif batas atasnya sebesar Rp 6.500 per km dan batas bawah Rp 3.700 per km.

Hal lain adalah STNK yang berbadan hukum. Menurut Pudji, penggantian STNK dari pribadi menjadi berbadan hukum dapat dilakukan setelah masa berlaku STNK habis.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan operator angkutan online dan pengemudinya dia menjelaskan penegakan hukum terus dilakukan. Namun sifatnya sanksi simpatik berupa peringatan, belum sanksi tilang. Untuk itu Pudji meminta pemerintah daerah dan kepolisian menindaklanjuti imbauan Kemhub. “Pemberlakuan peraturan menteri ini memerlukan waktu penyesuaian 3 atau 6 bulan, setelah 6 bulan diterapkan sanksi tegas,” jelas Pudji.

Dia mengatakan, Kemhub ingin pelaku angkutan sewa khusus di Jabodetabek mendaftarkan diri melalui sistem perizinan onlineyang baru-baru ini diresmikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Dengan demikian, pelaku angkutan sewa khusus mendapat legitimasi dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Pudji menjelaskan Kemhub melakukan pemantauan PM 26 Tahun 2017 dengan menurunkan tim pengawasan. Selain itu, masyarakat juga dapat memberi pengaduan kepada contact center Kemhub pada 151 / 021-151 atau melalui email[email protected]

source : beritasatu

LEAVE A REPLY